Lombok Barat – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan progam unggulan Desa Berdaya sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Peluncuran Desa Berdaya digelar di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Selasa sore (16/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh 144 pendamping Desa Berdaya dari seluruh kabupaten/kota di NTB, serta dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dengan para bupati dan wali kota se-NTB, perguruan tinggi, serta sejumlah mitra pembangunan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan program Desa Berdaya lahir dari kondisi kemiskinan di desa yang masih tinggi, sehingga diperlukan orkestrasi dan kolaborasi pembangunan desa. Ia menegaskan, Desa Berdaya bukan sekadar program pemerintah, melainkan sebuah gerakan bersama lintas sektoral.
“Saya tidak ingin menyebut Desa Berdaya ini sebagai program, tetapi inilah sebuah gerakan. Ini adalah gerakan kita bersama. Sehingga pada tahun 2029 nanti target kemiskinan ekstrem nol persen itu dapat kita capai,” ujarnya saat memberi sambutan.
Iqbal memaparkan, upaya pengentasan kemiskinan di NTB mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di NTB mengalami penurunan dari 11,91 persen pada periode 2024 hingga kuartal pertama 2025, menjadi 11,78 persen pada kuartal kedua 2025.
“Alhamdulillah kemiskinan sudah mengalami penurunan, dari tahun 2024 itu sampai dengan kuartal pertama 2025 di angka 11,91 persen, dan di kuartal kedua dan seterusnya itu sudah 11,78. Ada pergerakan di situ da terjadi pengurangan angka kemiskinan,” tuturnya.
Menurut Iqbal, momentum membangun desa saat ini dinilai sangat tepat karena komitmen pembangunan desa hadir secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kondisi ini menjadi ekosistem yang tepat bagi lahirnya progam Desa Berdaya.
Ia juga menyinggung terkait banyaknya banyak lembaga swadaya masyarakat (NGO) internasional masuk ke NTB sejak tahun 1970 dan 1980-an dengan aliran dana mencapai puluhan triliun. Namun, hingga kini NTB masih masuk dalam 12 provinsi termiskin di Indonesia.
Musababnya kata Iqbal, tidak pernah ada upaya untuk mengorkestrasi atau kolaborasi lintas sektoral dalam implementasi setiap program. Maka dari itu, program desa berdaya nantinya akan menjadi gerakan bersama dengan pelibatan berbagai unsur, tidak hanya pemerintah, namun juga dari swasta.
“Masalah utamanya bukan pada kekurangan dana, tetapi defisit orkestrasi dan kolaborasi. Banyak pihak masuk ke desa dengan tujuan baik, tetapi tanpa koordinasi satu sama lain,” tukasnya.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu juga optimistis dengan diluncurkannya progam Desa Berdaya, satu dari tagline pemerintah yakni kemakmuran akan diraih mulai dari desa. Menurut Iqbal, visi mendunia tidak akan ada artinya apabila kemakmuran belum dapat diwujudkan terlebih dahulu.
“InsyaAllah dengan Desa Berdaya ini, kita akan mencapai satu potongan dari tagline pemerintah saat ini, makmur mendunia, sebelum kita mendunia, kita makmurkan dulu,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menyatakan dukungannya terhadap program Desa Berdaya. Ia menegaskan bahwa program tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar untuk setiap desa.
Ia berharap sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dapat semakin kuat dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Program Desa Berdaya sejalan dengan apa yang kami lakukan di Lombok Barat. Kami juga sedang memantapkan verifikasi data masyarakat berbasis desil agar intervensi benar-benar tepat sasaran,” tandas Zaini. (ril)
Komentar