Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menghadiri dialog terbuka bertajuk Mimbar Rakyat bersama organisasi kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Cipayung Plus NTB, Selasa 9 September 2025.
Dalam forum yang berlangsung di salah satu kafe di Mataram itu, mahasiswa dan pemuda menyuarakan sembilan tuntutan terkait reformasi birokrasi, penegakan hukum, hingga pemberantasan korupsi. Iqbal menegaskan sebagian besar tuntutan tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sekretaris Negara.
“Sebagian besar yang disampaikan ini sudah saya jawab dan sudah saya teruskan langsung ke Mendagri, ke Mensesneg. Dan sesuai janji saya, tidak ada yang saya edit satupun,” ujarnya pada Selasa, (9/9/2025).
Iqbal menjelaskan, dirinya terbuka terhadap kritik dan siap berdialog dengan pelajar maupun pemuda. Hal-hal semacam ini sangat perlu dilakukan kata Iqbal untuk menjalankan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
” Saya sebetulnya senang kalau teman-teman menyampaikan aspirasi seperti ini. Saya tidak anti kritik, saya senang mendapatkan kritik sebagai mantan aktivis aktivis seperti kalian juga. Saya masih percaya sekali bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan itu cenderung korupsi, apalagi kalau tidak dijaga, apalagi kalau tidak dikritik,” jelasnya.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu juga menyinggung dinamika aksi massa yang sebelumnya berlangsung di NTB. Iqbal meyakini tindakan anarkis yang sempat terjadi tidak dilakukan oleh mahasiswa maupun kelompok organisasi pemuda.
“Terima kasih juga buat aksi damai yang teman-teman lakukan dalam beberapa waktu belakangan ini. Saya percaya bahwa pembakaran-pembakaran yang terjadi itu bukan oleh OKP, bukan oleh teman-teman siswa,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Cipayung Plus NTB, Caca Handika menyebutkan salah satu isu penting yang disampaikan dalam forum itu adalah pengesahan RUU Perampasan Aset, yang disebut sudah 17 tahun diperjuangkan rakyat namun hingga kini membuahkan hasil.
“Pertama soal perampasan aset ini sudah 17 tahun diperjuangkan oleh rakyat dan pelajar namun sampai hari ini belum disetujui. Karena undang-undang ini ketika disetujui, akan menggangu Kepentingan-kepentingan oligarki. Lewat forum ini kita dari cipayung plus NTB, izin menyampaikan juga soal undang-undang perampasan aset,” cetusnya.
Ia juga menyoroti soal misi besar Gubernur Iqbal untuk menerapkan konsep meritokrasi pada birokrasi di Pemprov NTB. Ia menilai konsep tersebut belum berjalan maksimal karena para pejabat gubernur masih belum terbuka dalam hal komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat.
“ Soal meritokrasi yang digagas oleh pak gubernur sendiri, perlunya pejabat-pejabat hari ini dievaluasi secara total, karena pejabat ini sangat tertutup,” tutup.
Maklum, forum dialog antara Gubernur Iqbal dengan sejumlah OKP yang tergabung dalam Cipayung Plus NTB ini berlangsung kondusif. Kedua pihak sepakat bahwa kritik dan tuntutan mahasiswa merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi iklim dan akuntabilitas pemerintahan di daerah. Adapun sembilan tuntutan Cipayung Plus NTB dalam dialog tersebut antara lain:
1. Bebaskan aktivisme dan rakyat yang ditahan saat bersumpah 28 Agustus–3 September 2025.
2. Reformasi kelembagaan DPR melalui transparansi legislasi dan partisipasi publik.
3. Reformasi Polri secara struktural dan kultural dengan prinsip perpolisian demokratis.
4.Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
5. Peninjauan Kembali Perda No. 07 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD NTB.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur, SDM, pemberantasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan.
7. Penguatan kebijakan birokrasi NTB yang akuntabel dan meritokrasi.
8. Penegakan hukum yang adil dan transparan, bebas mafia peradilan.
9. Hentikan kriminalisasi, intimidasi, dan represi terhadap aktivisme, jurnalis, serta masyarakat sipil. (Cw-ril)
Comment