Mataram – Gubernur Provinsi NTB, Lalu Muhamad Iqbal memastikan perbaikan Kantor DPRD NTB setelah ludes terbakar dalam aksi pembekuan pada Sabtu, 30 Agustus 2025, akan segera direncanakan.
Menurutnya, rencana renovasi yang sudah disusun sejak awal masa jabatannya kini tak bisa lagi ditunda, melainkan harus segera direalisasikan karena kondisi gedung yang sudah tidak bisa terpakai lagi.
“Sebenarnya rencana rehab dulu itu tidak pernah dibatalkan. Jadi saya tidak pernah menarik rencana itu, karena rencananya adalah bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Artinya dengan kondisi ini harus ada percepatan,” ujarnya pada Senin, (1/8/2025).
Iqbal menegaskan kantor DPRD merupakan representasi daerah, sehingga keberadaan bangunannya harus terlihat bagus. “Mau tidak mau itu adalah simbol dari daerah kita. Jadi punya kantor DPRD yang pantas itu juga merupakan simbol kita,” katanya.
Meski gedung utama tidak bisa digunakan, Iqbal memastikan aktivitas DPRD tetap berjalan. Ia menyebut sebagian anggota dewan akan berkantor sementara di Kantor Gubernur NTB dan sebagainya di lokasi lain.
“Besok mungkin sudah mulai beraktivitas, sebagian ada di Kantor Gubernur, sebagian ada di tempat lain. Sementara prioritas kita sekarang mencarikan tempat untuk para anggota DPRD melaksanakan tugasnya, karena ada mandat yang mereka punyai, ada tugas dan kewajiban yang harus dijalankan,” tandasnya.
Lantaran lanjut Iqbal, jika DPRD tidak bisa segera mungkin mulai bekerja akan menghambat kinerja pemerintah pula. Maka dari itu, Ia menekankan pentingnya memastikan kerja-kerja DPRD tetap berjalan.
“Kalau mereka tidak bisa menjalankan fungsi, pemerintah provinsi juga tidak bisa menjalankan fungsi. Karena itu dua unsur pemerintah yang saling terkait,” tegasnya.
Kendati demikian, Mantan Jubir Kemenlu itu mengatakan di tengah keterbatasan pun DPRD tetap melaksanakan fungsinya, termasuk pembahasan informal bersama eksekutif. Ia juga menyebut para legislator berkomitmen untuk segera menjalankan fungsinya.
“Hari ini pun DPRD sudah melakukan fungsinya, sudah melakukan pembahasan-pembahasan informal. Karena harus ada konsultasi antara DPRD dengan pemerintah. Dengan segala keterbatasan, teman-teman DPRD sangat kelihatan komitmennya untuk segera memulai menjalankan fungsi-fungsinya baik fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan sebagainya,” pungkasnya. (Cw-ril)
Comment