Mataram – Pengentasan kemiskinan ekstrem diwilayah Provinsi NTB menunjukkan trend penurunan dalam beberapa bulan terakhir ini. Karena itu Pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan Gubernur, Lalu Muhammad Iqbal terus berupaya keras mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2029.
Gubernur menekankan alasan pentingnya menghapus kemiskinan ekstrem tersebut karena kemiskinan adalah akar dari segala macam masalah sosial. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten/kota di NTB pada Rabu, 23 Juli 2025 di Mataram.
“The mother of social problem, Ibu dari masalah sosial ini adalah kemiskinan. Sebutkan sepuluh saja contoh masalah sosial, tidak akan pernah selesai jika masih ada kemiskinan,” jelas Gubernur.
Disampaikan Gubernur, saat ini kinerja penurunan angka kimiskinan ekstrem menunjuk trend positif. Dari sebelumnya kemiskinan ekstrem NTB berada pada angka 2,64 persen menjadi 2,04 per Maret 2024. Iqbal pun mengajak seluruh pihak terkait untuk terus bekerja keras, menjaga trend positif tersebut sampai mencapai target besar angka nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2029.
“Ada dua level kemiskinan yang harus kita selesaikan, kemiskinan biasa dan kemiskinan ekstrem. Tinggal 2,04 kemiskinan ekstrem yang harus kita selesaikan, yang sebelumnya 2, 64 persen. Alhamdulillah, tugas kita adalah menjaga trand baik ini,” serunya.
Iqbal menyebutkan, salah satu cara untuk segera mengatasi kemiskinan adalah dengan memperkuat kolaborasi semua stakeholder. Mulai dari tingkat pemerintahan provinsi sampai ke desa-desa. Lantaran saat ini kata Iqbal, pemerintah tidak menunjukkan sinergi yang solid dalam rangka bersama-sama mengentaskan kemiskinan.
“Saya terus berpikir dimana problemnya? Kok ndak selesai-selesai kemiskinan ekstrem ini. Hasil dari diskusi saya sama Bu Dinda (Wakil Gubernur) selama ini adalah problem kita tidak ada orkestrasi, tidak ada kolaborasi. Yang kabupaten jalan sendiri, yang provinsi juga, OPD a jalan ke kiri, OPD b jalan ke kanan,” paparnya.
Sementara itu Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri menyebutk angka kemiskinan di NTB mulai mengalami penurunan. Hingga September 2024, tercatat Pemprov NTB mampu menghilangkan status miskin pada 50 ribu orang.
“Jumlah penduduk miskin per September 2024 mencapai 658,6 ribu orang, turun 50 ribu orang dibanding dibanding dengan bulan Maret,” jelas Dinda sapaan akrabnya.
Dinda mengajak seluruh elemen untuk serius mengentaskan kemiskinan di NTB. Lantaran kemiskinan adalah salah satu indikator untuk mengukur capaian Indeks Pembangunan Manusia.
“Mari kita buat komitmen bersama untuk mengentaskan salah satu isu (kemiskinan), yang menentukan yang menentukan naik tidaknya IPM kita di NTB” tegasnya.
Mantan Bupati Bima dua periode itu berharap, penurunan angka kemiskinan tidak hanya diusahakan oleh dinas terkait, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk menunjukkan gerakan yang selaras dalam mengentaskan kemiskinan.
“Kita berharap, bahwa penurunan angka kemiskinan adalah kerja nyata kita semua, tidak hanya tertuju pada OPD terkait, tetapi semua OPD yang ada harus menunjukkan intervensi dan melakukan hal yang sama,” pungkasnya. (cw-ril)
Comment