Mataram – Adik Gubernur NTB, Lalu Imam Haromain resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Nusa Tenggara Barat periode 2025–2030.
Kehadiran APRI diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan bagi penambang rakyat di NTB, terutama di tengah penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) salah satunya tambang emas di Sekotong, Lombok Barat.
Imam menegaskan APRI NTB hadir dengan tagline “no merkuri, no sianida”. Prinsip ini sekaligus menjadi komitmen organisasi untuk memastikan aktivitas tambang rakyat di NTB lebih aman, ramah lingkungan, dan legal.
“Tagline kita itu no merkuri no sianida, jadi ini harus dipastikan bersih dari dua hal itu. Nanti kita harus bersinergi dengan pemerintah, BUMDes, BUMD, dan tentunya masyarakat,” ujarnya pada Senin, (25/8/2025).
Ia juga menekankan bahwa pembentukan APRI NTB lahir dari aspirasi masyarakat penambang yang selama ini mendambakan aktivitas legal. Gatot menyebut peran APRI bukan hanya mengedukasi, tetapi juga menjadi fasilitator agar penambangan rakyat bisa lebih produktif dan berkeadilan.
“APRI NTB dibentuk untuk melakukan edukasi agar penambang bisa melakukan aktivitas legal, aman, dan ramah lingkungan. APRI ingin membantu penambang yang memiliki lahan untuk memperoleh haknya secara adil,” katanya.
Lebih lanjut, Imam menilai langkah Kapolda NTB yang lebih dulu menertibkan aktivitas tambang rakyat merupakan momentum penting. Menurutnya, kondisi ini menjadi anomali karena biasanya inisiatif penataan tambang lahir dari regulasi pemerintah, bukan aparat.
“Ini sebenarnya momentum, sudah lama APRI di sini, makanya dianggap anomali, jarang ada daerah yang aparat duluan masuk untuk menertibkan, dalam hal ini pak Kapolda. Makanya kami sangat apresiasi langkah pak Kapolda ini,” jelasnya.
Tak hanya itu, adik kandung Gubernur NTB itu mengatakan APRI NTB akan menjadi fasilitator bagi masyarakat penambang untuk lebih produktif dan dapat memberikan kemakmuran lewat hasil tambang.
“Kami menjadi fasilitator bagi masyarakat penambang sehingga aktivitas tambang yang dilakukan bisa lebih produktif dan bisa memperluas kemakmuran masyarakat penambang,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APRI Pusat, Gatot Sugiharto menilai bahwa NTB menjadi daerah unik karena inisiatif izin tambang rakyat justru dipelopori aparat kepolisian.
“Ini baru pertama yang nasional, karena memang tidak mudah ngurus tambang. Susah diatur, makanya ada Pak Kapolda motori izin ini luar biasa, kami apresiasi betul,” ujarnya.
Gatot mengakui secara struktur APRI sudah terbentuk hingga tingkat kabupaten/kota se-Indonesia, namun mayoritas belum aktif. Hanya beberapa daerah yang konsisten bergerak, termasuk Dompu di NTB.
“APRI ini sebagai kendaraan, DPW seluruh Indonesia sudah ada, DPC juga seluruhnya kami SK-kan, tapi jarang yang aktif, hanya Dompu di sini aktif,” ulasnya. (cw-ril).
Comment