Mataram – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2024 mencatatkan capaian 76,37 poin. Angka ini naik 6,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Kendati demikian, NTB masih berada di urutan 27 dari 38 provinsi dan termasuk dalam kategori sedang karena belum menembus 80 poin. Posisi tersebut menempatkan NTB di 10 besar terbawah capaian demokrasi nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Badan Pusat Statistik (BPS) Bidang Sosial, Ateng Hartono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait capaian Indeks Demokrasi Indonesia 2024 yang digelar di Golden Palace Hotel, Mataram, dengan tema “Memperkokoh Demokrasi Menuju Indonesia Emas 2045.”
Ateng menilai, peningkatan kenaikan indeks demokrasi di NTB patut diapresiasi, terutama karena lonjakan tertinggi terjadi pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang naik hingga 10,05 poin. Namun, beberapa indikator harus terus diperbaiki agar NTB bisa menyamai bahkan melampaui capaian provinsi lain.
”NTB itu meningkat lebih dari 6 poin, sangat positif sekali. Tapi nilainya masih kategori sedang dengan 76,37 poin. Bandingkan misalnya Kalimantan Barat, yang naik dari posisi 7 ke 3 secara nasional,” jelas Ateng pada Kamis, (25/4/2025).
Pengukuran IDI sendiri menilai tiga aspek utama, yaitu kesetaraan, kebebasan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Di NTB, peningkatan terbesar terjadi pada kapasitas lembaga, sementara indikator kesetaraan dan kebebasan relatif stagnan.
Ia juga menjelaskan bahwa penghitungan IDI dilakukan melalui coding dokumen, mulai dari produk hukum pemerintah daerah dan DPRD, hingga pemberitaan media massa. Salah satu indikator penting adalah keterwakilan perempuan dalam lembaga politik.
”Di NTB keterwakilan perempuan di DPRD provinsi hanya beberapa orang. Di kabupaten/kota juga jarang. Itu yang kita perhatikan. Ada 22 indikator yang dihitung dari tiga aspek kesetaraan, kebebasan, dan kapasitas lembaga demokrasi,” ungkapnya.
Selain itu, peran partai politik juga menjadi penentu capaian demokrasi, terutama dalam proses rekrutmen kader dan pembinaan generasi muda agar lebih memahami politik.
”Indikator yang perlu digenjot termasuk partai politik. Ada proses rekrutmen dan pembinaan generasi muda terkait politik. Itu akan membantu meningkatkan nilai IDI,” tambahnya.
Faktor lain yang memengaruhi capaian IDI adalah dinamika sosial politik seperti aksi demonstrasi anarkis. Ia menuturkan, seluruh pemberitaan media masuk dalam penghitungan.
”Dari Januari sampai Desember kami melakukan pengukuran. Tiap hari harus membaca koran dengan oplah terbesar. Semua pemberitaan masuk, termasuk demo anarkis. Itu memengaruhi nilai IDI,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD di NTB untuk lebih aktif menghasilkan produk politik, terutama Peraturan Daerah (Perda) nisiatif yang berpihak pada masyarakat dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
”Semakin banyak Perda yang dihasilkan dan berpihak pada masyarakat, semakin positif pula dampaknya pada indeks demokrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian IDI 2024 sekaligus memperkuat demokrasi nasional secara berkelanjutan.
Secara nasional, capaian IDI 2024 yang dirilis Agustus lalu naik menjadi 79,81 dari sebelumnya 79,51. Meski meningkat, skor tersebut masih berada pada kategori “sedang.” Sementara NTB mencatat skor 76,37, menunjukkan kemajuan positif yang diharapkan dapat dipertahankan.
Ia menegaskan, pemilihan NTB sebagai lokasi acara bersifat strategis untuk mendukung perekonomian daerah sekaligus menyambut perhelatan MotoGP Mandalika.
”Rakornas ini bisa saja digelar di Bali atau Batam, tetapi kami memilih NTB sebagai entry point sebelum MotoGP. Kami juga mengapresiasi peningkatan signifikan capaian IDI NTB tahun 2024 yang naik 6,34 poin,” tukasnya.
Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri dalam sambutannya menyampaikan bahwa demokrasi di NTB kerap menghadapi tantangan. Namun, keragaman budaya dan agama di daerah menjadi kekuatan untuk meredam potensi konflik.
”Alhamdulillah, Indeks Demokrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan menjadi 76,37,” tukasnya
Terkait dengan kegiatan, Wagub yang akrab disapa Dinda itu menyampaikan apresiasinya kepada peserta dari seluruh Indonesia. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan kesan indah selama berada di NTB.
”Menjadi tuan rumah Rakornas adalah kehormatan bagi NTB. Semoga kesan baik selalu didapatkan selama kegiatan di NTB. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada event MotoGP dalam beberapa pekan ke depan,” pungkasnya. (cw-ril)
Comment