Lombok Barat – Seluas 112 hektare lahan pertanian di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga kini belum terjangkau jaringan irigasi. Ratusan hektare lahan tersebut masih bergantung pada air hujan, sehingga produktivitas pertanian sangat terbatas, terutama saat musim kemarau.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk meminta dukungan anggaran perbaikan irigasi pertanian di NTB.
Karena menurutnya, pembangunan irigasi baru membutuhkan waktu yang panjang, sementara petani membutuhkan solusi cepat.
“Membangun irigasi baru itu proses lama. Sementara petani sangat membutuhkan air bukan minta irigasi baru. Makanya fokus sekarang perbaikan irigasi lama,” kata Iqbal usai mengikuti panen raya dan pengumuman swasembada pangan secara daring di Desa Banyu Urip, Rabu (7/1/2026).
Iqbal menambahkan, sepanjang 2025 Pemprov NTB telah melakukan optimalisasi lahan pertanian seluas 10 ribu hektare. Pada 2026, target optimalisasi lahan ditingkatkan menjadi 14 ribu hektare, termasuk melalui revitalisasi irigasi lama peninggalan era Presiden Soeharto.
“Tahun ini kita target 14 ribu hektar. Nah harapannya air di sini bisa melimpah ya,” ujarnya.
Dia menargetkan keberadaan embung di Desa Banyu Urip mampu meningkatkan frekuensi tanam petani dari satu kali menjadi hingga tiga kali dalam setahun.
“Kita targetnya bisa 3 kali tanam setahun. Kenapa 1,5 ini karena setengahnya itu bisa tanam palawija,” ujarnya.
Salah seorang petani Dusun Sambik Ratik, Desa Banyu Urip, Reswan (59), mengatakan sebagian besar lahan pertanian milik warga masih mengandalkan curah hujan. Ketika musim kemarau tiba, lahan menjadi kering dan tidak dapat ditanami.
“Kalau masuk musim kemarau, semua area ini kering. Bahkan tidak bisa ditanami palawija,” keluh Reswan.
Ia mengungkapkan, petani di Dusun Sambik Ratik dan Dusun Kondak hanya mampu menanam padi satu kali dalam setahun. Setelah panen padi, barulah petani menanam palawija seperti kedelai, kacang panjang, dan jagung, itu pun sangat bergantung pada kondisi cuaca.
“Kalau musim kemarau di sini, kerbau bahkan tidak ada makan rumput,” ujarnya.
Reswan berharap pemerintah kabupaten dan provinsi dapat menambah sarana penunjang pertanian, seperti jalan usaha tani, optimalisasi embung, serta mesin penyedot air dari Sungai Dodokan. Menurutnya, program optimalisasi lahan yang telah berjalan mulai memberikan dampak positif.
“Hasil panen kami memang tahun lalu meningkat satu hektar itu dapat 2 ton. Semoga ke depan bisa lebih banyak dengan adanya program optimaliasasi lahan ini,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Desa Banyu Urip, Selamet Riadi, menjelaskan total luas lahan pertanian di desanya mencapai 252 hektare. Namun, embung yang tersedia saat ini baru mampu mengairi sekitar 140 hektare lahan.
“Yang tercover baru 140 hekta,” ungkap Riadi.
Ia menjelaskan, kebutuhan air untuk 140 hektare lahan tersebut dipenuhi dengan menyedot air dari Sungai Dodokan ke embung induk melalui pipa sepanjang 300 meter. Air dari embung induk kemudian dialirkan ke tujuh embung penyangga.
“Kami tetap mengandalkan air hujan dan air singai. Karena lahan pertanian lebih tinggi air disedot pakai mesin ke embung,” katanya.
Untuk mengaliri sisa lahan yang belum terjangkau, Riadi menyebut dibutuhkan tambahan pipa sepanjang sekitar dua kilometer. Selain itu, beberapa embung juga memerlukan perbaikan melalui program optimalisasi lahan.
“Ini untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) kita. Karena sekarang IP di Banyu Urip mencapai 100. Target kita itu sampai 200 tahun depan, maksudnya dua kali tanam,” jelas Riadi.
Selama ini, lahan pertanian di Desa Banyu Urip hanya memungkinkan petani menanam padi satu kali dalam setahun. Untuk meningkatkan indeks pertanaman dari IP100 ke IP200, dibutuhkan mesin pompa tambahan serta perbaikan dan penambahan embung.
“Daerah di sini memang tadah hujan. Nah, untuk meningkatkan IP-nya harus memperbanyak area tampung air,” katanya.
“Kekurangan pipa ini mudahan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha menyatakan sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah daerah, mengingat sebagian besar warga miskin di Lombok Barat bekerja sebagai petani, termasuk di Desa Banyu Urip.
“Bagaimana masyarakat khususnya petani harus keluar dari kemiskinan. Saya jadi wakil bupati akan berjuang bersama agar petani semakin makmur dan sejahtera,” tandasnya.(ril)
Komentar