Mataram – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah daerah harus mencari alternatif sumber anggaran di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat seusai peraturan menteri keuangan nomor 56 tahun 2025.
Menurut Iqbal PMK Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Selasa, 5 Agustus 2025 berimbas pada alokasi belanja daerah.
“Ada alternatif dan itu yang selalu ditekankan oleh presiden, bahwa sumber pembangunan infrastruktur itu tidak hanya dari APBN dan APBD. Ada sumber lain terutama dari KPBU dari pihak swasta,” ujarnya kepada wartawan usai menggelar rapat forkopimda pada Kamis, (14/8/2025).
Sebagai contoh, Iqbal menuturkan proyek pembangunan dermaga kapal cepat di Senggigi dan Mandalika sama sekali tidak menggunakan dana APBD. Seluruh pembiayaan berasal dari pihak swasta, sementara pemerintah daerah memfasilitasi dari sisi perizinan, kebijakan, hingga desain dan konsep.
“Sebagai contoh sekarang kita akan membangun dermaga untuk kapal cepat di Senggigi dan di Mandalika, tidak dari anggaran APBD sama sekali, itu sepenuhnya dari pihak swasta. Kita mengurus perizinannya, kita yang menyiapkan kebijakannya, kita yang menyiapkan designnya, konsepnya, mereka yang merealisasikan,” jelasnya.
Terkait dengan kesiapan menghadapi efisiensi, Iqbal pun menyebut hal itu sudah ia antisipasi sejak mengikuti retreat kepala daerah beberapa bulan lalu. Sehingga kebijakan efisiensi anggaran bukan hal baru baginya.
“Saya rasa semua bupati dan gubernur yang dilantik bulan Februari itu isi otaknya hanya efisiensi aja, dari kita di Magelang sampai masuk (kantor) itu judul besarnya efisiensi,” pungkasnya. (cw-ril).
Comment