Mataram – Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Isvie Rupaeda turun menemui ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD NTB pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Dalam dialog terbuka di hadapan massa aksi, Isvie menyatakan komitmennya untuk mengawal 12 tuntutan mahasiswa, salah satunya terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
“Saya ketua pimpinan akan tanda tangan dan saya akan sampaikan langsung ke Jakarta, saya ketua DPRD, serius,” ujarnya disambut sorakan mahasiswa.
Ia menilai aspirasi yang disuarakan mahasiswa, khususnya desakan agar pembahasan RKUHP dilakukan secara transparan, sejalan dengan sikap DPRD NTB. Menurutnya, ruang publik harus dibuka selebar-lebarnya agar masyarakat, terutama mahasiswa, bisa memberikan pandangan.
“Apa yang disampaikan ketua aksi tadi, bahwa adek-adek menginginkan rancangan KUHP dibahas secara transparan, kami juga menginginkan hal seperti ini,” tegasnya.
Isvie memastikan akan menyampaikan langsung aspirasi tersebut ke DPR RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh membahas RKUHP.
“Nanti kami akan minta kepada DPR RI untuk membuka ruang publik, untuk meminta pandangan pendapat masyarakat terutama mahasiswa terkait rencangan KUHP,” tambahnya.
Lebih jauh, ia juga membuka ruang dialog bagi mahasiswa dalam pembahasan kebijakan di tingkat daerah. “Inikan semua dilakukan pemerintah pusat, DPR RI. Kalau saya tentukan adik-adik mau ikut pembahasan aturan daerah, kami akan undang adik-adik,” katanya.
Tak hanya soal legislasi, Isvie juga menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak demokratis warga negara. Karena itu, ia memastikan tidak akan ada tindakan represif terhadap massa aksi.
“Untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak adik-adik, sepanjang dilakukan secara baik dan demokratis. Tidak ada kewenangan siapapun melakukan teror dan penahanan,” tegasnya.
Isvie kemudian menutup dialog dengan satu sikap tegas, bahwa seluruh mahasiswa yang terlibat aksi tidak akan mendapat intimidasi ataupun penahanan pasca demonstrasi. “Saya menyatakan sikap tidak ada massa aksi ditahan setelah melakukan kegiatan aksi atau orasi hari ini,” pungkasnya.
Koordinator Umum (Kordum) Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB, Lalu Nazir Huda mengatakan akan mengawal janji tersebut. Ia dan berujar akan rutin berkoordinasi dan komunikasi dengan Pimpinan DPRD NTB untuk memastikan janji tersebut betul-betul direalisasikan.
“Kami akan terus mengawal apa yang di sampaikan ketua DPRD tadi. Dua telah menyatakan komitmennya dan kami akan terus rutin berkomunikasi untuk memastikan ini tidak hanya janji saja,” ujar Ketua BEM Unram itu.
Ke depan, Nazir dan rekan-rekannya berencana akan menggelar aksi lanjutan karena menurutnya beberapa isu harus terus disuarakan. Ia juga berencana akan membawa beberapa tuntutan ke Kantor Gubernur NTB.
“Rencananya, karena ini belum bisa mempercayai secara sepenuhnya jawaban dari Ibu Ketua DPRD tadi. Karena juga ada beberapa tuntutan atau isu yang harus kita suarakan secara berjilid-jilid. Kita akan suarakan di Gubernur juga,” tukasnya.
Berikut 12 tuntutan yang dibawa mahasiswa, antara lain:
- Transparansi proses legislasi, tolak RKUHAP dan wujudkan keadilan hukum. Pastikan RKUHAP tidak memperluas kesewenangan dari lembaga penegak hukum, dan tekankan partisipasi masyarakat.
- Hentikan skema swastanisasi pendidikan, tolak kenaikan biaya pendidikan, wujudkan pendidikan yang layak, ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat.
- Hentikan perampasan lahan, evaluasi PSN gagal KEK Mandalika, wujudkan reforma agraria sejati sebagai syarat pembangunan industrialisasi nasional, bebaskan masyarakat dari kekangan rezim fasis Prabowo-Gibran.
- Menuntut alokasi dana yang yang jelas dan pro-rakyat, prioritaskan sektor-sektor yang menyentuh kepentingan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
- Tolak tunjangan DPR yang membebani APBN, berikan upah yang layak bagi guru dan dosen, wujudkan upah layak nasional, sejahterakan tenaga pendidik.
- Evaluasi kinerja MBG, berikan makanan yang layak, dan hapus penggunaan dana pendidikan untuk MBG.
- Hapuskan rencana pembangunan sea plane dan glamping di Gunung Rinjani, Rinjani Identitas NTB bukan untuk dinikmati sekelompok elit.
- Hentikan penghisapan kepada rakyat melalui skema fiskal, evaluasi kebijakan PPh 22, jangan mempersulit UMKM melalui marketplace online.
- Wujudkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, perluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.
- Hentikan kenaikan PBB 12 yang tidak berdasar dan menghisap rakyat.
- Mendesak DPRD NTB menghentikan seluruh operasi tambang ilegal di wilayah terdampak Nusa Tenggara Barat.
- Segera sahkan RUU Penumpasan Aset, sanksi tegas bagi para pencuri di tengah kesengsaraan rakyat. (cw-ril).
Comment