Mataram – Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda menegaskan tidak mempersoalkan latar belakang asal daerah calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dalam seleksi terbuka.
Isu Sekda Impor santer beredar. Terlebih terdapat tiga calon dari luar pejabat Pemprov NTB, yakni Ahmad Saufi yang saat ini sebagai Asisten Deputi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian Abul Chair yang menjabat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, dan Taufik yang merupakan Kepala Bappeda Kabupaten Bima.
Isvie mengatakan pihaknya menerima siapapun yang ditetapkan sebagai Sekda sepanjang melalui proses seleksi yang sah dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Pada prinsipnya siapa pun Sekda terbaik yang dipilih oleh panitia seleksi dan disetujui oleh Mendagri, itu yang kita terima,” ujarnya usai Rapat Paripurna Penetapan Perda Perizinan Berusaha pada, Selasa (6/1/2026).
Menurut Isvie, yang terpenting adalah kemampuan pejabat tersebut dalam menjalankan tugas dan mendukung visi misi kepemimpinan Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur, Indah Damayanti Putri, atau Iqbal-Dinda. Yakni mewujudkan NTB Makmur Mendunia.
“Bagi kami tidak melihat impor atau tidak. Siapa yang bisa mengemban tugas, memahami visi misi gubernur, bagaimana komunikasi, koordinasi, serta memahami daerah, silakan,” tegasnya.
Terkait adanya penolakan berbagai pihak terhadap calon Sekda dari luar daerah, Isvie menilai dinamika tersebut merupakan hal yang wajar dalam proses seleksi jabatan strategis, seperti Sekda.
“Saya kira semua itu wajar, dinamika itu penting. Kalau kita semua sama, warna baju sama, kan tidak ada dinamika,” tuturnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga menyampaikan keyakinannya bahwa panitia seleksi telah menjalankan tugas secara profesional dan sesuai aturan dalam menyeleksi 10 calon Sekda NTB.
“Pastinya panitia seleksi menjalankan tugas dengan baik, profesional, tidak melanggar aturan. Siapapun itu kita terima, semua memenuhi kompetensi dan persyaratan,” katanya.
Lebih lanjut, Isvie menekankan kriteria utama yang harus dimiliki seorang Sekda NTB, yakni pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan serta pemahaman terkait ekonomi di daerah. Sekda nantinya akan menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Pada prinsipnya saya berulang kali menyampaikan, seorang Sekda harus paham alur keuangan, paham ekonomi makro, dan paham tugas-tugasnya,” tandasnya. (ril)
Komentar