Mataram — Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, turun memeriksa hasil pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ekas, Sabtu (28/02/2026) sore.
Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memastikan proyek infrastruktur sektor perikanan tersebut tidak menyimpang dari spesifikasi maupun penggunaan anggaran.
Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandra Wati, mengatakan pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan guna mengecek mutu pekerjaan.
“Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kualitas pekerjaan pembangunan strategis berjalan sesuai ketentuan,” katanya, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, pengawalan proyek strategis tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga menyasar kualitas fisik bangunan agar anggaran negara benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
“Kegiatan berjalan aman dan lancar sebagai wujud komitmen Kejaksaan dalam mendukung pengamanan pembangunan,” jelasnya.
Kejari memastikan fungsi kontrol akan terus dilakukan hingga seluruh fasilitas benar-benar siap digunakan tanpa persoalan konstruksi.
Pemeriksaan ini dilakukan setelah proyek tersebut mendapat sorotan keras dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Dalam kunjungannya sebelumnya, ia menilai hasil pembangunan di lokasi itu jauh dari harapan.
“Saya minta semua dibenerin, dikoreksi semua, finishing nya, nggak benar ini!” kata Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.
Ia bahkan mempertanyakan langsung kualitas bangunan kepada pihak pelaksana proyek.
“Kamu bikin bangunan kaya gini, kenapa, ha? Bagus nggak bangunannya? Coba kamu bikin yang benar dong,” ujarnya.
Trenggono menyoroti sejumlah bagian bangunan, termasuk gudang beku yang akses masuknya dinilai terlalu sempit serta adanya celah-celah pada struktur yang berpotensi mengganggu operasional.
Sorotan juga tertuju pada kondisi lantai semen di samping gudang beku portabel yang terlihat retak cukup lebar. Kerusakan tersebut menjadi simbol kekecewaan atas mutu pekerjaan yang dianggap tidak maksimal.
Pemerintah menegaskan proyek strategis yang dibiayai dari anggaran negara harus memenuhi standar tinggi, karena fasilitas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dan menggunakan uang publik.(Zal)
Komentar