Lombok Barat – Kepala Desa Kuripan, Hasbi akan mengelola sampah warga secara mandiri. Itu dilakukan usai mangkrak Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Hasbi mengatakan TPS3R mangkrak di desanya hanya mampu mencakup satu dusun, dengan pengelolaan masih di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dia mengaku kewenangan pengelolaan TPS3R diberikan kepada desa, penanganan sampah akan lebih efektif.
“Kemarin saya rapat dengan Dinas LH, dan di sana saya sampaikan kondisi TPS3R yang mangkrak ini. Selama ini kan TPS3R hanya bisa mencakup satu dusun dan itu dikelola oleh DLH, nah kalau kita yang diberikan kewenangan untuk mengelola saya rasa itu solusi yang tepat,” ujar Hasbi, Jumat (31/10/2025).
Desa Kuripan memiliki 11 dusun masih harus membuang sampah rumah tangga ke TPA Kebon Kongo dan dikenakan biaya. Dengan pengelolaan TPS3R secara mandiri, Hasbi melihat adanya potensi penghematan dan pengalihan anggaran.
“Uang untuk pembuangan limbah ke TPA Kebon Kongo bisa saja dialihkan sebagai bagian dari penambahan alat daur ulang yang bisa diterapkan pada TPS3R jika diberikan Desa untuk mengelolanya,” jelasnya.
Pengelolaan oleh desa juga memungkinkan pengembangan inovasi kreatif. Hasbi berencana mengupayakan daur ulang sampah, seperti mengubah sampah organik menjadi pupuk, serta memanfaatkan plastik menjadi kerajinan atau paving block.
Desa Kuripan menyatakan kesiapannya untuk mengelola TPS3R, namun tetap meminta dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.
“Siap mengelola TPS3R dengan syarat kita harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten, pun juga dengan Provinsi,”pungkasnya.
Sebelumnya, LAZ telah memberikan lampu hijau bagi Koprasi Desa (Kopdes) Desa Babussalam Kecamatan Gerung untuk mengelola TPS3R di desa tersebut menggunakan teknologi Manajemen Sampah Zero (Masaro).
Ia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan masalah sampah selesai, bukan hanya persoalan pengelola.
“Yang penting urusan sampahnya selesai, sekarang walaupun beroperasi TPS3R-nya, tapi sampah enggak selesai mana yang lebih baik,” ucapnya.
Selain itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat, M. Busyairi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencari solusi agar TPS3R yang tidak beroperasi bisa diaktifkan kembali.
“Kalau TPS3R semua mangkrak, kami sudah koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk reaktivasi. Banyak mesin di TPS3R yang hilang,” kata Busyairi saat dikonfirmasi, Senin (13/10/2025).
Dari hasil pendataan, terdapat 13 TPS3R yang tersebar di Lombok Barat. Delapan di antaranya mati suri, sementara lima TPS3R yang dibangun sebelum tahun 2000 sudah kehilangan seluruh peralatan utama akibat pencurian dan kerusakan.
DLH Lobar mencatat, setiap unit TPS3R dibangun dengan biaya sekitar Rp500 juta. Jika dihitung secara keseluruhan, nominal mencapai sekitar Rp6 hingga Rp6,5 miliar. (buk)
Komentar