Mataram – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim), menaikkan status penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan buku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat ke tahap penyidikan. Hal itu dilakukan setelah penyidik menemukan unsur perbuatan pidana pada perkara itu.
“Saat ini masih dalam tahap penyidikan,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Timur, Ugik Ramantyo, Selasa (11/11/2025).
Ugik mengatakan, tim jaksa kini tengah memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan langsung dengan proyek tersebut. Namun, ia belum bersedia mengungkap siapa saja yang sudah dimintai keterangan.
“Nanti ya. Yang pasti masih pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan keterangan-keterangan,” jelasnya.
Naiknya status kasus ke tahap penyidikan menandakan jaksa telah menemukan indikasi peristiwa pidana dalam proses pengadaan proyek buku tersebut. Saat ini, tim penyidik masih berupaya memperkuat alat bukti untuk mengurai dugaan tindak pidananya.
Berdasarkan hasil penelusuran awal, dugaan penyimpangan muncul dalam pengadaan buku pendidikan di Dikbud Lombok Timur periode 2021–2025. Proyek yang bersumber dari APBN itu ditujukan untuk kebutuhan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Lombok Timur.
Rangkaian proyek mencakup pengadaan buku Smart Assessment tahun 2021, buku muatan lokal tahun 2023, dan buku Pendidikan Antikorupsi tahun anggaran 2025.
Pada tahap penyelidikan sebelumnya, Kejari Lombok Timur telah memanggil sejumlah pihak, termasuk Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dari setiap kecamatan. Sedikitnya 21 ketua KKKS telah dimintai keterangan secara bertahap di kantor kejaksaan.
Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat bernomor B-2997/N.2.12./Fd.1/08/2025, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur tertanggal 8 Agustus 2025. Dalam surat itu, pemeriksaan dijadwalkan berlangsung secara maraton sejak Senin (11/8/2025) hingga Kamis (14/8/2025).(zal)
Komentar