Mataram — Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram resmi menghentikan penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) senilai Rp6 miliar yang bersumber dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Mataram tahun anggaran 2022.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Made Okta Wijaya, menerangkan penghentian dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ia menjelaskan, dari hasil gelar perkara dan koordinasi tersebut, tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam kasus ini.
“Tidak ditemukan hubungan sebab-akibat antara dugaan penyimpangan dengan kerugian keuangan negara,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Okta juga mengungkapkan, bansos yang disalurkan melalui Dinas Perdagangan Kota Mataram dari dana DBHCHT tahun anggaran 2022 sebesar Rp4 miliar telah diterima seluruh penerima manfaat.
Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, bantuan tersebut diterima oleh 591 individu dan 262 kelompok, sesuai dengan keterangan para saksi yang telah diperiksa.
“Dari hasil pemeriksaan, bansos sudah tersalurkan dan diterima oleh 591 individu dan 262 kelompok,” jelasnya.
Dengan demikian, penyidik menyimpulkan tidak terdapat indikasi kerugian negara dalam perkara tersebut.
“Simpelnya, tidak ada kerugian negara karena bansos sudah diterima semua,” tegasnya.
Sementara itu, Humas BPKP Perwakilan NTB, Agung Ragil Pujono, membenarkan bahwa Kejari Mataram sempat melakukan koordinasi terkait perkara ini. Namun, hingga kini belum ada permintaan resmi untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN).
“Kami masih menunggu permintaan audit,” katanya kemarin.
Sebelumnya, dalam proses penyidikan, Kejari Mataram sempat mengidentifikasi potensi kerugian negara hingga Rp5 miliar. Dugaan tersebut muncul dari sejumlah kejanggalan dalam penyaluran bansos.
Di antaranya tidak adanya survei terhadap calon penerima, munculnya kelompok fiktif, hingga indikasi pemotongan dana dalam proses distribusi.
Selain itu, penyidik juga menemukan tidak adanya petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait kriteria penerima maupun besaran bantuan. Nilai bansos bervariasi, mulai dari Rp2,5 juta hingga Rp50 juta, dengan penerima tidak hanya kelompok, tetapi juga individu.
Namun, dari hasil pendalaman akhir, seluruh bantuan dinyatakan telah tersalurkan sehingga tidak memenuhi unsur kerugian keuangan negara. (Zal)
Komentar