Praya- Komisi II DPRD Provinsi NTB cukup serius memberikan atensi terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani. Setelah menerima laporan adanya dugaan permainan harga, Komisi II yang membidangi urusan pertanian tersebut langsung turun lapangan mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi.
“Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan turun kelapangan melihat langsung bagaimana distribusi pupuk bersubsidi kepetani. Karena sebelumnya kami menerima laporan ada permainan harga yang sangat merugikan petani,” ujar Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra, Kamis (16/1/2025).
Dari beberapa titik yang dikunjunginya, Pelita menyampaikan bahwa kondisi di lapangan sudah relatif normal setelah komisi II angkat bicara baru-baru ini. “Alhamdulillah sudah ada perbaikan setelah isu terkait pupuk subsidi yang di jual di atas HET kami suarakan,” katanya.
Namun demikian pihaknya akan terus turun lagi ke beberapa titik yang diindikasikan masih terjadi permainan harga pupuk bersubsidi ke petani. Pihaknya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi permainan mafia dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.
“Kami masih terus memantau perkembangan di lapangan, di beberapa kecamatan yang belum sempat kami kunjungi, akan kami jadwalkan turun lagi. Karena ada juga kelompok tani yang langsung nebus sendiri ke distributor,” jelasnya.
Sebelumnya politisi PKB itu mengaku bahwa pihaknya sudah banyak menerima pengaduan petani terkait masih tingginya harga pupuk bersubsidi yang dijual melebihi HET. Selain perbedaan harga, kata dia, pihaknya juga menerima laporan ada pupuk yang dikirim menggunakan empat truk, namun pupuk yang diturunkan hanya dua truk.
“Ada laporan di bawah yang kami terima, modus operandinya itu pupuk dikirim empat truk, namun yang diturunkan cuman dua truk. Itu pun saat diturunkan pas magrib-magrib, lalu yang dua truk lagi di kemanakan. Harganya juga diatas HET,” terang Pelita.
Anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Tengah ini, tidak ingin menuduh apakah hal itu dilakukan oleh distributor atau pengecer. Namun, akibat dugaan permainan-permainan tersebut menyebabkan kelangkaan pupuk di kalangan petani di wilayah itu. Oleh karena itu pihaknya berencana akan memanggil Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB.
“Masalah-masalah ini kita coba bedah saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian NTB, sambil kita kumpul data-data di lapangan. Dan kejadian ini apakah lemah di pengawasan, kalau iya kita minta pertanggungjawaban Dinas Pertanian, termasuk kabupaten/kota,” ucap Pelita.
Lebih lanjut, Miq Pelita sapaan akrabnya mengatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra itu tidak saja dikarenakan adanya keluhan petani personal melainkan pihaknya juga sudah mendapatkan surat masuk dari kelompok petani dari Kabupaten Lombok Tengah dan juga Lombok Timur. Dalam surat tersebut ada banyak masalah yang dihadapi petani yang perlu disambungkan langsung ke pemerintah. “Makanya kita akan rapat. Nanti kami jadwalkan,” pungkasnya.
Comment