Mataram – Komisi III DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan keuangan dan perbankan mengapresiasi langkah cepat yang sudah dilakukan Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Gubernur, H Lalu Muhammad Iqbal, dalam menyehatkan fiskal daerah. Sehingga sekarang bisa langsung fokus melakukan penajaman program sesuai visi dan misi Gubernur.
Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Nashib Ikroman yang dikonfirmasi pada Jumat (11/4) menyampaikan bahwa yang selama ini jadi beban APBD NTB yakni kewajiban pokok dana bagi hasil ke pemerintah Kabupaten/Kota sudah bisa diselesaikan dengan baik oleh Pemprov NTB.
“Langkah ini patut kita apresiasi. Penyakit APBD NTB dari sisi kewajiban-kewajiban pokok Pemprov yang tidak dialokasi di APBD seperti pembagian dana bagi hasil ke kabupaten/kota, sudah dislsekan melalui prgeseran APBD. Ini akan membantu kabupaten/kota dalam prcepatan pembangunan di daerah,” ucap Nashib Ikroman.
Diketahui dana bagi hasil yang ditransfer Pemprov ke 10 Kabupaten/Kota sebesar Rp 109 miliar. Rinciannya untuk Kota Mataram Rp 9 miliar lebih, Kabupaten Lombok Barat Rp 11 miliar lebih, Lombok Utara Rp 6,9 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 12,8 miliar lebih, dan Lombok Timur Rp 13, 8 miliar lebih.
Untuk Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Rp 10,1 miliar lebih, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 26,4 miliar lebih, Dompu Rp 7,08 miliar lebih, Kabupaten Bima Rp 8 miliar lebih, dan Kota Bima Rp 3,5 miliar lebih.
Selain itu politisi partai Perindo yang akrab disapa Achiep ini juga mengapresiasi kebijakan Pemprov untuk melunasi pemberian bonus untuk atlet PON sebesar Rp30 Miliar juga sudah berusia dituntaskan.
“Pemberian bonus atlet PON Alhamdulillah bisa diberikan sebelum idul fitri. Padahal rencana, awal itu direncanakan hanya cair 60 persen. Tapi diberikan lunas. Sangat baik, tidak menunda-nunda dan menumpuk beban,” kata Achiep.
Setelah beban-beban yang selama ini menyandera keuangan daerah terselesaikan. Achiep mengingatkan Pemprov NTB terkait dengan pekerjaan rumah (PR) selanjutnya. Yakni bagaimana kebijakan fiskal direncakan dengan lebih matang agar bisa tepat sasaran.
“PR selanjutnya adalah bagaimana pemprov tidak hanya keluar dari ICU, tetapi benar-benar belanja-belanja yang ada diprtajam sesuai dengan prioritas pemerintahan saat ini. Apalagi dengan adanya kewajiban efesiensi, belanja-belanja yang tidak terkait indikator, bisa dirubah agar lebih sesuai dengan target-target kinerja,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan politisi muda asal dapil Lombok Timur Selatan ini bahwa pengetahan program belanja daerah harus fokuskan pada urusan-urusan pokok dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Rancangan awal RPJMD bisa menjadi rujukan dalam menyusun penajaman program-program.
“Kedepan kita lihat serevelusioner apa perubahan atau refokusing belanja yang dilakukan. Intinya harus sesuai dengan hal-hal pokok, seperti ketahanan pangan, infrastruktur perdesaan, stunting, kemiskinan ekstrim, serta tidak lupa bagaimana perbaikan atas infrastruktur yang rusak akibat bencana,” pungkasnya.
Comment