Mataram – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menetapkan Kota Mataram, sebagai Percontohan Kota Anti Korupsi Tahun 2025 dengan skor 91,85 kategori istimewa. Predikat ini menempatkan Mataram sebagai salah satu daerah dengan standar integritas tertinggi setelah menjalani evaluasi ketat selama enam bulan.
Penilaian tersebut mencakup 6 komponen dan 19 indikator, di antaranya tata laksana pemerintahan, kualitas pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi, peran masyarakat, hingga kearifan lokal.
Dalam laporan hasil evaluasi yang disampaikan di Aula Pendopo Wali Kota, Selasa (18/11/2025), Analis Pemberantasan Tipikor KPK RI, Aris Dedi Arham, menyebut Mataram berhasil menunjukkan komitmen perbaikan yang nyata.
”Penilaian ini kami lakukan untuk melihat sejauh mana perbaikan tata kelola dijalankan demi kepentingan masyarakat. Mataram menunjukkan komitmen kuat dengan inovasi pelayanan publik yang lahir dari pengalaman warga, bukan sekadar target administratif. Itu yang membuat Mataram layak menjadi percontohan,” jelasnya.
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah layanan akta kematian otomatis yang terhubung langsung dengan rumah sakit. Program ini memudahkan warga yang tengah berduka, karena dokumen dapat diakses tanpa harus mengurusnya secara manual ke kantor layanan.
KPK menilai terobosan digital ini bukan hanya mempermudah warga, tetapi juga menutup ruang terjadinya pungutan liar, gratifikasi, atau penyimpangan lainnya, karena seluruh proses tercatat, transparan, dan minim interaksi tatap muka.
Aris menegaskan bahwa status kota percontohan bukan penghargaan yang bersifat permanen.
”Integritas ini harus dijaga setiap hari. Jika kemudian muncul penyimpangan, status tersebut bisa dicabut,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut. Ia menyebut hasil ini merupakan buah kerja kolektif seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat.
”Alhamdulillah, Kota Mataram mendapatkan nilai 91,85 kategori istimewa. Ini adalah hasil kerja keras kita semua dalam menjaga amanah publik,” kata Mohan.
Wali kota menambahkan bahwa rekomendasi KPK akan menjadi dasar penyempurnaan sistem pemerintahan ke depan. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik.
”Kita akan terus memperbaiki proses, memperkuat pengawasan, dan menghadirkan inovasi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Mohan, keberhasilan ini bukan hasil satu orang atau satu unit kerja, tetapi hasil dari kekompakan seluruh jajaran pemerintah kota.
”Tujuan akhirnya hanya satu: membangun kepercayaan masyarakat. Saya berkomitmen memberi keteladanan, dan berharap seluruh jajaran menumbuhkan komitmen yang sama,” tegasnya. (buk)
Komentar