Mataram – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram bakal memperkuat program digitalisasi arsip. Proses ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan internal kelembagaan, tetapi juga untuk membuka ruang akses yang lebih luas bagi publik terhadap data pemilu.
Ketua KPU Kota Mataram, Edy Putrawan mengatakan pihaknya sangat terbuka bagi publik untuk menilai dan memberi masukan terhadap kualitas standar pelayanan KPU.
”Forum Konsultasi Publik (FKP) ini untuk memperkuat layanan-layanan apa saja yang KPU Kota Mataram berikan itu kita evaluasi untuk penguatan kelembagaan supaya semua menjadi lebih baik ke depannya,” ujarnya pada Sabtu, (20/9/2025).
Ada sembilan jenis layanan yang menjadi bahan evaluasi, mulai dari layanan pindah memilih, autentifikasi data partai politik, hingga perolehan suara.
Selain itu, KPU juga menyoroti layanan non-teknis seperti penerimaan mahasiswa magang, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengaduan masyarakat, pengajuan informasi publik, pergantian antar waktu (PAW) dewan, hingga pendampingan siswa-siswi dalam rangka pendidikan pemilih.
Semua layanan ini, menurut Edy, harus dipastikan transparan, mudah diakses, dan memiliki standar yang jelas agar publik merasa dilibatkan.
Salah satu fokus KPU saat ini adalah penguatan sistem arsip melalui digitalisasi. Dengan digitalisasi, KPU ingin memastikan bahwa setiap data pemilu, baik dari tahun-tahun sebelumnya maupun yang sedang berjalan, bisa lebih mudah ditelusuri kembali, sekaligus menghindari potensi kehilangan arsip yang bernilai penting.
”Kami juga sedang melakukan digitalisasi arsip, termasuk arsip pemilu-pemilu sebelumnya supaya bisa menjadi bahan bagi masyarakat maupun mahasiswa yang membutuhkan data untuk penelitian,” katanya.
Edy berharap forum ini semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KPU, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung.
”Harapannya pelayanan yang kami berikan ini menjadi lebih baik ke depannya, lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan hanya melihat KPU ini ketika tahapan pemilu saja, padahal kami selalu ada,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan akademisi, mahasiswa, hingga perwakilan tokoh masyarakat. Forum ini menjadi wadah untuk mendengar secara langsung pengalaman, keluhan, maupun harapan publik terkait pelayanan KPU, baik yang bersifat teknis maupun administratif.(cw-ril).
Komentar