Mataram – Maraknya kasus keracunan yang diduga bersumber dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Pemkot menjadwalkan pertemuan dengan seluruh kepala dapur MBG yang tersebar di wilayah kota guna memperketat pengawasan MBG di Kota Mataram.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menjelaskan pertemuan ini penting untuk membahas sejumlah persoalan teknis, mulai dari perubahan kebijakan, standar higienitas dapur, hingga kebutuhan surat layak higienis.
“Ini juga supaya memberikan informasi kepada kita terkait permasalahan yang ada di MBG. Harapan kita komunikasi bisa terjalin lebih baik,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).
Menurut Alwan, komunikasi intensif antara kepala dapur dan Pemkot Mataram diperlukan agar kendala di lapangan seperti keterbatasan suplai, standar kebersihan, hingga sistem pengawasan bisa segera diatasi.
“Dengan komunikasi ini, kita bisa sama-sama menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kualitas layanan MBG,” tegasnya.
Saat ini, Pemkot mencatat terdapat sekitar 27 dapur MBG aktif. Namun jumlah itu diperkirakan masih akan berubah, tergantung kebutuhan di tiap klaster wilayah dan pertambahan jumlah siswa penerima program.
“Setiap klaster bisa berbeda dalam kebutuhan investasi dan lokasi. Jumlah dapur juga masih bisa bertambah sesuai usulan ke depan,” katanya.
Lebih jauh, Alwan menyebut dapur MBG yang dikelola langsung oleh pemerintah tengah dikomunikasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan standar gizi dan keamanan makanan. Saat ini baru ada dua dapur pemerintah yang beroperasi, yakni di Pagutan dan Karang Genteng.
“Jumlah itu jelas masih kurang. Untuk memenuhi kebutuhan siswa, idealnya kita harus punya sekitar 58 dapur. Karena itu, penambahan terus kita upayakan,” ungkapnya. (cw-buk)
Comment