Mataram – Kementerian Transmigrasi menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Transmigrasi M. Iftihan Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait pemantapan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang digelar di Mataram, Pada Jum’at, 29 Agustus 2025.
Dalam arahannya, Iftihan menegaskan bahwa kementerian yang baru terbentuk ini tengah fokus pada sinkronisasi dan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah agar program transmigrasi bisa berjalan tepat sasaran.
“Melalui rakornis ini, kami Kementerian transmigrasi berharap koordinasi sinkronisasi yang betul-betul maksimal dari para kepala dinas yang membidangi tentang ketransmigrasian,” ujarnya saat memberi sambutan.
Iftihan menjelaskan, saat ini Kementrans memiliki beberapa program unggulan. Salah satunya adalah Trans Patriot. Pada program tersebut, Kementrans mengirim sebanyak 2 ribu peneliti yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot untuk mengembangkan kawasan transmigrasi.
“Tahun ini kita memiliki beberapa pilot project, termasuk pengiriman 2.000 peneliti yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi,” jelasnya.
Selain program riset tersebut, Kementrans juga tengah memetakan prioritas pembangunan di daerah yang memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan pemerataan penduduk. Menurut Iftihan, koordinasi dengan kepala dinas di seluruh Indonesia sangat penting agar program transmigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami berharap koordinasi sinkronisasi yang betul-betul maksimal dari para kepala dinas yang membidangi tentang ketransmigrasian. Dengan begitu, setiap program yang kita jalankan tidak hanya selesai di atas kertas, tapi bisa memberi dampak nyata,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program transmigrasi membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah daerah. Ia memberi perhatian khusus kepada NTB yang dinilai punya posisi strategis dalam pembangunan kawasan transmigrasi.
“Kami berharap koordinasi sinkronisasi yang betul-betul maksimal dari para kepala dinas, termasuk di NTB. Dengan begitu, setiap program transmigrasi tidak hanya selesai di atas kertas, tapi memberi dampak nyata,” tegasnya.
Iftihan juga menyinggung soal anggaran yang baru bisa digunakan setelah Juli 2025, menyusul persetujuan Komisi V DPR RI. Dari total Rp 2,5 triliun anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat, kementerian memilih mengembalikan Rp 77 miliar ke kas negara agar penggunaannya lebih efisien dan akuntabel.
“Mengingat waktu yang tersisa itu dengan anggaran yang sedemikian, dihadapkan pada kuantitas SDM Kementerian Transmigrasi yang masih sangat sedikit. Oleh karena itu kita kembalikan kepada negara 77 miliar rupiah, agar anggaran tersebut betul-betul bisa diselamatkan dan penyerapannya juga nanti bisa lebih maksimal,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, menyampaikan apresiasi sekaligus harapan agar Provinsi NTB tetap menjadi prioritas program transmigrasi. Ia menyebut, pemerataan penduduk antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa selama ini sangat terbantu oleh adanya program transmigrasi.
“Kita semua berharap akan lebih banyak mendengarkan berbagai arahan dan penyampaian Bapak Menteri untuk menjadi bekal kita semua dalam mewujudkan 5T sesuai yang sudah disampaikan tadi. Tentunya sekali lagi selain ucapan terima kasih, atas nama pemerintah dan masyarakat, kami erharap masyarakat kami di NTB tetap menjadi usulan prioritas terkait dengan program transmigrasi,” jelasnya.
Dinda sapaan akrabnya juga menambahkan bahwa NTB siap mendukung langkah Kementerian Transmigrasi dan berharap kegiatan berskala nasional ini bisa semakin banyak dilaksanakan di Bumi Gora.
“Semoga kegiatan Kementerian Transmigrasi kali ini akan menjadi magnet untuk mengajak seluruh Kementerian lembaga, untuk bisa melaksanakan kegiatan yang berskala nasional di Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya. (cw-ril)
Comment