Oleh: Lalu Muammar Qadafi
67 tahun bukan hanya angka di kalender resmi. Ia adalah kumpulan janji yang tercecer di antara data makro dan kehidupan mikro. Ia adalah rentang waktu yang cukup untuk merenungkan seberapa jauh jarak antara gemuruh pembangunan dengan bisikan kampung yang masih menunggu giliran? Di usia yang mendekati usia pensiun seorang manusia, NTB dihadapkan pada pertanyaan paling mendasar, untuk siapakah seluruh keringat dan anggaran ini diabdikan?
Ada dua cara melihat usia 67 ini. Pertama, sebagai pencapaian yang patut dirayakan dan memang begitulah seharusnya. Kedua, sebagai waktu yang cukup panjang untuk memeriksa apakah fondasi yang kita bangun selama ini telah merata memikul beban, ataukah masih ada pilar-pilar yang retak karena terlalu lama diabaikan.
Pada peringatan kali ini, kita memiliki peluang untuk menjadikan usia 67 sebagai momen refleksi yang jujur, bahwa kemajuan hanya bermakna jika ia sampai ke tangan-tangan yang paling membutuhkan, ke desa-desa yang paling jauh, ke keluarga-keluarga yang selama ini hanya mendengar janji dari kejauhan.
Kemiskinan Bukan Takdir, Tetapi Kesenjangan Struktural
Angka kemiskinan bukanlah kesalahan mereka yang miskin. Ia adalah cermin retak dari sebuah sistem yang lama membiarkan sawah mengering sebelum sampai ke piring yang paling lapar. Ia adalah hasil dari struktur sosial-ekonomi yang telah lama memisahkan akses, kepemilikan, dan kuasa atas sumber daya.
Visi kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal saat ini yang menyentuh isu ini adalah kompas yang tepat. Ketika kita berbicara tentang SDM Unggul, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang pembebasan-pembebasan dari ketidaktahuan, dari ketidakberdayaan, dari lingkaran setan yang mewariskan kemiskinan dari generasi ke generasi. Namun, kompas perlu diarahkan pada akarnya, kepemilikan tanah yang adil, akses ke modal yang tidak mencekik, dan kuasa untuk menentukan nasib sendiri.
Pembangunan yang sejati tidak berdentum dari palu peletakan batu pertama proyek mercusuar. Ia berbisik dari selasar-selasar sempit di mana seorang ibu tak lagi harus memilih membeli buku atau beras untuk anaknya. Ia tumbuh dari tanah di mana petani adalah tuan atas benihnya sendiri, nelayan memiliki daya tawar atas hasil tangkapannya, dan buruh mendapat upah yang menghargai martabat kerjanya.
Kemiskinan di NTB bukanlah nasib yang harus diterima. Ia adalah tantangan struktural yang membutuhkan keberanian untuk mereformasi sistem, untuk mempertanyakan siapa yang paling diuntungkan dari pembangunan, dan untuk memastikan bahwa keringat rakyat kecil tidak lagi menjadi tangga bagi yang sudah kaya untuk menjadi lebih kaya.
Desa Berdaya: Proyek Penyeimbangan Kekuasaan
Program Desa Berdaya adalah kanvas yang luas. Di atasnya, kita bisa melukis ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya, bukan sekadar slogan dalam spanduk, tetapi kenyataan di lapangan. Desa berdaya berarti desa yang memiliki koperasi bukan sekadar sebagai nama lembaga, tetapi sebagai kekuatan tawar melawan pasar yang menggurita dan sering kali tidak adil.
Di sanalah “daya” harus benar-benar berarti, daya untuk menentukan harga jual komoditas sendiri, daya untuk mengelola hutan dan lautnya tanpa didikte oleh kepentingan ekstraktif yang serakah, daya untuk berkata “tidak” pada investasi yang mengusir, yang merusak lingkungan, yang hanya meninggalkan lubang kosong dan janji-janji palsu.
Pembangunan harus seperti hujan pertama yang merata, membasahi setiap akar rumput yang kerontang, bukan hanya mengisi kolam-kolam yang sudah penuh. Ketika kita berbicara tentang pemberdayaan, kita sesungguhnya berbicara tentang mendistribusikan kekuasaan-kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik, kekuasaan pengetahuan dari yang terpusat kepada yang terpencil, dari yang berlimpah kepada yang berkekurangan.
Kepemimpinan yang memikul amanat kerakyatan memahami bahwa desa yang berdaya adalah desa yang tidak lagi bergantung pada belas kasihan program sesaat. Ia adalah desa yang memiliki lumbung kolektif, yang memiliki pasar sendiri, yang memiliki kemampuan untuk mengolah hasil buminya menjadi nilai tambah yang dinikmati oleh warganya sendiri, bukan diangkut keluar sebagai bahan mentah untuk memperkaya orang lain.
Di sinilah visi Desa Berdaya memiliki potensi revolusioner dalam kesederhanaannya, mengubah desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Dari yang menunggu giliran menjadi yang menentukan arah. Dari yang selalu di pinggiran menjadi pusat dari cerita kemajuan itu sendiri.
Meritokrasi dan Birokrasi Pelayan Rakyat
Meritokrasi, dalam pikiran yang berorientasi keadilan, adalah memastikan kursi birokrasi diduduki oleh mereka yang berpihak pada kepentingan publik. Bukan pada kepentingan golongan, bukan pada kepentingan pribadi, tetapi pada kepentingan rakyat banyak, terutama mereka yang paling membutuhkan.
Birokrasi yang adil adalah yang menjadi jembatan, bukan tembok, antara rakyat dan hak-haknya. Ia adalah yang mengutamakan dispensasi kesehatan sebelum dispensasi proyek. Ia adalah yang lebih cepat merespons keluhan warga ketimbang undangan rapat yang tak berujung. Ia adalah yang kerja tangannya terampil melayani, bukan mahir menghambat.
Kepemimpinan yang memegang tongkat estafet perjuangan yang lebih substantif memahami bahwa meritokrasi bukan hanya soal kompetensi teknis. Ia juga soal integritas moral, soal keberpihakan yang jelas, soal kesediaan untuk menempatkan diri sebagai pelayan publik dalam arti yang sesungguhnya, bukan penguasa yang dilayani.
Birokrasi harus menjadi tulang punggung negara kesejahteraan, bukan menara gading yang jauh dari tanah. Ia harus menjadi mesin yang bekerja untuk mendistribusikan sumber daya dengan adil, untuk melindungi yang lemah dari yang kuat, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak memperparah kesenjangan, tetapi mempersempit jurang antara yang terdepan dan yang terbelakang.
Mengisi Kebijakan dengan Jiwa Kerakyatan
Tantangan ke depan adalah mengubah kebijakan menjadi solidaritas yang nyata. Miq Gub dan kepemimpinannya membawa kata-kata yang benar, “SDM Unggul”, “Desa Berdaya”. Ini adalah visi yang memiliki kesempatan untuk menyelaraskan kebijakan dengan denyut nadi yang paling pelosok, dengan napas bersama mereka yang selama ini hanya menghirup debu pembangunan, bukan menikmati buahnya.
Kini, mari bersama-sama mengisi kata-kata itu dengan jiwa yang lebih merakyat, bahwa keunggulan SDM adalah untuk melayani, bukan untuk menguasai. Bahwa pemberdayaan adalah untuk membebaskan, bukan untuk menciptakan ketergantungan baru yang dikemas dengan nama yang lebih manis.
Kepemimpinan ini memiliki peluang sejarah dan amanah moral untuk membawa perubahan struktural. Bukan perubahan yang hanya mengubah wajah, tetapi yang mengubah fondasi. Bukan yang hanya mengganti pemain, tetapiyang mengubah aturan main agar lebih adil. Ini adalah pekerjaan besar, dan dukungan untuknya adalah dukungan untuk mengalihkan aliran sumber daya dari yang berlebihan kepada yang berkekurangan, sebuah tugas yang sesungguhnya sangat berani dalam kesederhanaannya.
Gotong Royong Merawat Janji
Di usia 67, mari jadikan NTB sebagai laboratorium keadilan sosial, di mana setiap kemajuan dirayakan bersama oleh mereka yang paling lama menunggu. Di mana kesuksesan tidak diukur dari berapa banyak gedung yang berdiri, tetapi dari berapa banyak keluarga yang lepas dari kemiskinan. Di mana pembangunan tidak dinilai dari pertumbuhan ekonomi agregat, tetapi dari apakah kesejahteraan itu sampai ke tangan kaum tani, nelayan, buruh, dan warga miskin kota.
Kesempatan ini ada di hadapan kita. Visi yang telah dicanangkan adalah pintu masuk yang potensial. Kini, tugas bersama kita adalah memastikan bahwa pintu itu tidak hanya terbuka di atas kertas, tetapi benar-benar dilalui dengan langkah-langkah konkret yang membawa perubahan.
Kepercayaan bahwa visi ini bisa diartikulasikan lebih dalam adalah dasar dari dukungan kritis ini.
Pengakuan bahwa arah ini selaras dengan cita-cita besar keadilan adalah alasan untuk terus mengingatkan, mendorong, dan merawat janji bersama.
Di usia yang sudah tidak muda lagi ini, NTB memiliki kesempatan untuk menulis ulang ceritanya, bukan sebagai provinsi yang indah dipandang tapi timpang dirasakan, tetapi sebagai provinsi yang membuktikan bahwa pembangunan bisa berjalan seiring dengan keadilan. Bahwa kemajuan bisa inklusif. Bahwa kesejahteraan bisa merata.
Selamat ulang tahun, NTB. Semoga di tahun-tahun mendatang, janji-janji yang tercecer itu dikumpulkan, dirawat, dan ditunaikan untuk semua, terutama untuk mereka yang paling berhak menerimanya.
Komentar