Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap optimistis merealisasikan triple agenda pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri, meski APBD NTB tahun anggaran 2026 mengalami defisit sebesar Rp 111,2 miliar.
Defisit tersebut terjadi seiring proyeksi APBD NTB 2026 sebesar Rp 5,6 triliun, yang terdampak akibat adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Namun demikian, Tim Percepatan Pembangunan Gubernur NTB menilai kondisi tersebut bukan hambatan utama dalam mewujudkan triple agenda, yang meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata mendunia, yang dirangkum dalam tagline NTB Makmur Mendunia.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Gubernur NTB, Adhar Hakim, menegaskan pemerintah masih memiliki ruang fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kita tetap optimistis karena banyak sekali sumber-sumber pajak dan retribusi yang selama ini belum tergali. Itu yang kita list, dan ternyata banyak,” ujarnya saat ditemui pada Rabu, (21/1/2026).
Menurutnya, tantangan saat ini bukan pada mencari potensi PAD, melainkan pada upaya optimalisasi pajak yang harus dimaksimalkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan OPD terkait lainnya.
“Tinggal sekarang optimalisasinya yang kita maksimalkan, dan itu tugasnya OPD, Bapenda dan kawan-kawan. Kita optimistis,” tegasnya.
Adhar juga menyinggung persoalan validasi data wajib pajak yang selama ini menjadi kendala dalam peningkatan PAD. Ia mengakui proses tersebut belum dilakukan secara maksimal pada tahun-tahun sebelumnya.
“Selama ini kan kita belum melakukan secara maksimal. Tahun 2026 inilah kita akan lakukan secara maksimal. Ini hanya proses saja, kita harus cermat, itu saja. Kuncinya kan kita mau atau kita cermat,” ungkapnya.
Terkait potensi PAD dari OPD lain, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Adhar menyebut koordinasi tetap dilakukan, namun pemerintah masih memfokuskan optimalisasi pada sektor-sektor pajak tertentu yang dinilai memiliki kontribusi besar, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), juga melirik pajak dari air permukaan.
“Kalau koordinasi iya, tetapi kita masih fokus pada sumber-sumber optimalisasi pajak yang beberapa hal tertentu, seperti PBBKB, air permukaan, dan yang lain,” jelasnya.
Sementara itu, terkait program Desa Berdaya yang menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan ekstrem dalam triple agenda, Adhar menyampaikan saat ini masih dalam tahap konsolidasi dan penyesuaian data.
“Desa Berdaya kita masih konsolidasi data.
Jadi bukan saja transformatif, kita juga sudah fokus ke tematiknya,” katanya.
Ia menegaskan, Pemprov NTB kini menyelaraskan seluruh basis data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar program intervensi tepat sasaran.
“Kita sesuaikan dengan BPS, bukan maunya daerah saja, karena yang paling berwenang soal data kan BPS. Maka kita sesuaikan, nggak ada masalah,” pungkasnya.(ril)
Komentar