Mataram – Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan komitmennya mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbasis pondok pesantren sebagai proyek percontohan.
Program ini dijadwalkan mulai dipersiapkan pada Juli 2025, dibangun sepanjang Agustus–September, dan secara resmi diluncurkan pada Oktober 2025.
“Sebagai bentuk dukungan saya, karena belum ada arahan yang detail mengenai penggunaan anggaran daerah untuk itu, saya cari duit sendiri. Saya bangunin 10 sesuai dengan standar,” kata Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima audiensi Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, di Kantor Gubernur NTB, Selasa (1/7/2025) di ruangan kerjanya.
Lalu Iqbal juga meminta kepada Kepala Regional SPPG NTB agar memprioritaskan hal tersebut. Ia meminta agar proyek percontohan itu dapat segera terregister, legal dan memenuhi standar.
“Saya hanya mohon bantuan supaya itu nanti diregister, dibantu prosesnya, perizinan dan sebagainya, terus standarisasi dan juga alokasi petugas untuk pendamping,” ucap Gubernur.
Model SPPG ini dirancang dengan pendekatan closed ecosystem atau ekosistem tertutup dari hulu ke hilir, guna menjamin keberlanjutan pangan serta mengendalikan inflasi bahan pokok.
“Jadi mereka kita dorong untuk menyiapkan bahan baku yang dibutuhkan. Sayurnya apa aja, suruh nanem, bikin kelompok penanaman di dalam itu, akan men-supply sendiri. Mereka membeli dari jamaahnya sendiri, santrinya sendiri. Butuh ayam, pelihara sendiri. Ikan, pelihara sendiri. Jadi closed ecosystem, muter di situ aja tuh duit itu. Jadi model pemberdayaannya kira-kira seperti itu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh infrastruktur, termasuk dapur dan kantor SPPG, akan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi NTB. Alat masak yang digunakan pun akan dipasok dari produk lokal, seperti yang diproduksi di Kotaraja dan Getap.
“Buat kami di Pemerintah Provinsi NTB ini, apa yang jadi prioritasnya Presiden, itu prioritas kami juga. Jadi kami all out akan bantu teman-teman maju supaya program ini benar-benar terlihat dampaknya,” tegas Gubernur.
Saat ini, NTB telah memiliki 60 SPPG mitra yang menjangkau sekitar 180 ribu penerima manfaat, terdiri dari peserta didik (TK hingga SMA) maupun non-peserta didik.
NTB tercatat sebagai provinsi paling progresif dalam implementasi program MBG di wilayah Bali–Nusra. Meski begitu, satu SPPG milik BGN di NTB masih belum beroperasi.(red)
Comment