Mataram – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus memperketat verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah penerima bantuan yang terindikasi memiliki kendaraan roda empat dan mengambil pinjaman online (pinjol).
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, menjelaskan bahwa kebijakan pencabutan penerima bansos akan dilakukan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan (ground checking) dan koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
“Saya kira SK-nya sama dengan kementerian kemarin, yang baru kita terima baru yang terindikasi judol (judi online) saja,” ujar Adnan, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, untuk kasus penerima bansos yang diketahui memiliki mobil pribadi atau memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas, Dinsos dapat mengusulkan pencabutan status penerima bantuan.
Hal itu sesuai dengan prinsip bansos yang hanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tergolong miskin.
“Kalau yang punya kendaraan roda empat ini, kalau warga kita yang masuk menengah ke atas secara ekonomi, bisa saja hasil ground checking kita diberhentikan,” jelasnya.
Adnan juga menegaskan, penerima bantuan yang merasa sudah tidak layak menerima dapat secara sukarela mengundurkan diri melalui mekanisme cek bansos.
“Atau bisa saja mereka mengusulkan diri melalui cek bansos untuk mundur sebagai penerima,” tambahnya.
Berbeda dengan kasus penerima bansos yang dibekukan akibat judi online yang diputuskan langsung oleh Kemensos, untuk kasus pinjol dan kepemilikan mobil, usulan pencabutan dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil verifikasi.
“Kalau untuk ini, kita yang usulkan, bukan langsung dari pusat,” tegas Samsul.
Dinsos Mataram memastikan proses validasi akan terus dilakukan secara berkala agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (buk)
Comment