Mataram – Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab bagi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB serta para pejabat eselon II yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua I PBNW Prof Agil Al Idrus menyusul pelantikan Sekda dan 13 pejabat eselon II yang meliputi kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur, dan wakil direktur RSUD NTB pada Kamis lalu, (9/4/2026) di pendopo gubernur.
“Kami menitipkan pesan agar dalam tugas tetap amanah dan mengedepankan profesionalitas serta integritas dalam melaksanakan tugas,” katanya, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, kapasitas, kompetensi, dan pengalaman para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam mendukung program pembangunan yang dijalankan Pemprov NTB saat ini.
PBNW juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai program strategis pemerintah daerah, khususnya yang diinisiasi oleh gubernur dan wakil gubernur NTB. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan optimal.
“Kami dari NW mendukung penuh program-program penting strategis gubernur, agar kepala dinas terus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan baik dengan semua pihak,” kata Prof Agil.
Selain itu, ia menyoroti sektor pendidikan sebagai salah satu bidang yang membutuhkan perhatian serius melalui pendekatan yang terintegrasi. Menurutnya, berbagai persoalan pendidikan di NTB hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kami mengajak semua pihak untuk mengambil peran dalam mendukung program strategis demi perbaikan kualitas sumber daya manusia di NTB melalui sektor pendidikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB yang baru dilantik, Syamsul Hadi, menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah sesuai dengan kebijakan prioritas pemerintah daerah.
“Tentu kami juga akan bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di NTB,” ujarnya Syamsul.
Sebelumnya, Abul Chair resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) NTB pada Kamis 9 April 2026 di Pendopo Gubernur bersama sejumlah pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkup Pemprov NTB.
Ia menegaskan pada masa awal jabatan barunya ini, konsolidasi internal di lingkup birokrasi Pemprov NTB akan menjadi prioritas.
Menurut Abul Chair, langkah tersebut penting sebagai fondasi awal untuk memastikan jalannya pemerintahan yang solid di tengah berbagai tantangan yang dihadapi NTB saat ini, terutama terkait kondisi fiskal daerah.
“Tantangan kita ke depan tidak ringan. Bagaimana menjaga pertumbuhan di tengah tekanan fiskal, layanan dasar, dan kemudian risiko tata kelola. Jangan sampai kita fokus pada pertumbuhan, tapi kemudian jebol di tata kelola,” ujarnya usai pelantikan.
Ia menekankan bahwa keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan fiskal, serta tata kelola pemerintahan harus dijaga secara bersamaan. Karena itu, diperlukan kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan, bukan hanya bergantung pada satu pihak.
“Tentu ini tidak kerja sendirian. Pesan Pak Gubernur jelas, jangan bercerai-bercerai, ayo kita bersatu,” katanya.
Mantan Kepala BPKP Jawa Timur itu juga memaknai pelantikannya sebagai Sekda NTB bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah untuk bersama-sama membangun daerah.
“Saya dilantik bukan untuk menjadi, tapi untuk memiliki NTB bersama-sama kita. Bukan dimiliki NTB, tapi memiliki NTB, bikin NTB hebat dan bermartabat,” ungkapnya.
Pada tahap awal ini, pria kelahiran Sumenep itu mengaku akan fokus memetakan kondisi internal birokrasi sebelum mengambil langkah strategis lanjutan.
“Periode awal ini tentu menjadi pekerjaan besar. Yang pertama tentu konsolidasi internal, saya berusaha memetakan dulu lebih kurangnya di mana, kemudian kita tentukan langkahnya,” jelasnya.
Sebagai Sekda, Abul Chair menegaskan perannya sebagai penghubung antara kebijakan gubernur dan pelaksana teknis di organisasi perangkat daerah (OPD). Ia ingin memastikan setiap kebijakan dapat diterjemahkan dengan cepat, tepat, dan terukur.
“Kita pastikan bahwa kebijakan gubernur sudah diterjemahkan secara cepat, tepat, dan terukur oleh masing-masing OPD. Dan itu yang menjadi kerjaan kita terus menerus,” katanya.
Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ia juga menyoroti pentingnya hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pembangunan pemerintahan itu bukan cuma di eksekutif, tapi juga di legislatif. Jadi dua-duanya harus bersinergi, dan saya juga menjadi jembatan untuk itu,” ujarnya.
Abul Chair berharap dukungan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, media, akademisi hingga sektor swasta, dapat memperkuat upaya pembangunan di NTB.
“Mudah-mudahan dengan dukungan seluruh masyarakat, media, akademisi, dan semua pihak, kita bersama-sama membangun NTB,” pungkasnya. (ril)
Komentar