Mataram – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), telah menyiapkan strategi untuk mengatasi krisis air bersih di destinasi wisata Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, yang telah berlangsung selama hampir dua tahun.
Bupati KLU, Najmul Akhyar, mengatakan salah satu opsi yang dilakukan sekarang adalah menggali sumur kecil di tepi pantai lalu memasang pipa ke laut. Air yang dialirkan melalui pipa tersebut kemudian diolah menjadi air bersih tanpa merusak ekosistem.
”Kalau sekarang ini alternatif kita adalah melakukan penggalian sumur kecil di pinggir pantai, kemudian pipanya dimasukkan ke tangah laut supaya tidak mengganggu terumbu karang, tidak menggangu biota laut,” ujarnya saat dikonfirmasi di Pendopo Gubernur NTB, pada Rabu (26/11/2025).
Menurut Najmul, metode ini lebih ramah lingkungan dibandingkan pengambilan air laut untuk diolah dengan cara lama atau disuling yang berpotensi merusak terumbu karang dan biota laut.
Terkait dengan desakan sebagian masyarakat, agar Pemkab KLU mengalirkan air dari daratan Lombok Utara ke Gili Meno, Najmul menyebut itu bukan solusi yang tepat. Ia menjelaskan pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Pemenang, Tanjung, hingga Bayan masih sekitar 30 persen, sehingga pasokan ke Gili Meno justru dapat memperburuk kondisi.
”Sehingga alternatifnya mengapa tidak memanfaatkan sumber daya yang ada berupa air laut di sana. Mana yang sesuai ramah lingkungan dan sesuai izin KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan),” katanya.
Sembari menunggu solusi permanen, Pemkab KLU tetap melakukan pelayanan harian dengan mengirim air bersih kepada warga dan pelaku usaha di Gili Meno. Najmul menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti memberikan layanan di destinasi wisata internasional tersebut.
”Apalagi masyarakat sangat membutuhkan, dunia pariwisata juga sangat membutuhkan. Maka tidak boleh ada stagnasi dalam pelayanan air bersih. Itulah sebabnya saya sedang bicarakan dengan Pak Gubenur,” tuturnya.
Lantaran jelas Najmul, krisis air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan sektor pariwisata. Ia mengaku telah berkali-kali berkomunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan kementerian terkait.
Pemkab KLU kini juga menggandeng DPR RI untuk memberikan perhatian lebih terhadap percepatan penanganan masalah ini.
”Mungkin penyelesaiannya bukan saja persoalan administratif tapi persoalan politis juga. Ada niat baik dari semua pihak untuk Pemda Lombok Utara bisa segera melakukan pelayanan air bersih secara maksimal,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sejak pertengahan 2024, krisis air bersih di Gili Meno semakin parah setelah pasokan dari PT Gerbang NTB Emas (GNE) dan PT BAL terhenti. Warga terpaksa membeli air galon dengan harga tinggi, sementara hewan ternak banyak yang mati karena kehausan.
Kondisi ini diperburuk dengan beroperasinya instalasi sea water reverse osmosis (SWRO) milik PT Tiara Cipta Nirwana (PT TCN) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang menyuling air laut sekaligus merusak 16 are terumbu karang di Gili Trawangan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kemudian mencabut izin operasional PT TCN pada Oktober 2024, diikuti tindakan penyegelan fasilitas SWRO oleh penegak hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup pada Februari 2025. (ril)
Komentar