Mataram – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyiapkan pembangunan Rumah Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang, Minggu (6/7/2025) lalu.
Salah satu lokasi prioritas pembangunan Huntara adalah wilayah Pamotan, Kecamatan Cakranegara, yang mengalami dampak cukup parah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri, mengatakan sebanyak 13 kepala keluarga (KK) di lingkungan Pamotan yang saat ini masih mengungsi dan membutuhkan tempat tinggal sementara.
“Kemarin kita lihat di Pamotan terdampak cukup parah, di sana kita akan bangunkan Huntara untuk 13 KK,” kata Alwan, Rabu (16/7/2025).
Saat ini, belasan warga tersebut ditampung sementara di bekas Kantor Lurah baru di Kelurahan Mayura. Pemerintah pun menyiapkan dua opsi lokasi pembangunan Huntara, yakni di lahan milik Pemkot, Pemprov, atau di tanah pribadi warga yang sebelumnya ditempati.
“Tapi Huntara itu kita bangunkan di lokasi yang sekarang ini terdampak. Ada juga tanah milik pemprov dan pemkot yang bisa digunakan,” tambahnya.
Terkait anggaran, Alwan belum bisa memastikan jumlah pasti karena asesmen masih berjalan di sejumlah kecamatan, namun diperkirakan kebutuhan pembangunan Huntara beserta sarana pendukungnya akan menyentuh angka lebih dari Rp 1 miliar.
Selain Pamotan, Pemkot juga merencanakan pembangunan 20 unit Huntara di beberapa lokasi lain. Di antaranya 5 unit untuk warga Karang Jero dan sisanya menyesuaikan hasil verifikasi kerusakan.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, menambahkan bahwa timnya telah melakukan asesmen di empat wilayah terdampak, yakni Sandubaya, Cakranegara Barat, Kekalik Jaya, dan Karang Pule.
Dari hasil verifikasi sementara, terdata 18 unit rumah rusak, 65 titik pagar tembok terdampak, satu unit warung, dan satu gudang atau bengkel.
“Di Sandubaya saja tercatat 14 rumah rusak, satu warung, serta 44 titik pagar yang terdampak,” jelas Lale.
Adapun kerusakan di Cakranegara Barat meliputi 13 titik pagar, di Kekalik Jaya 6 titik pagar dan dua rumah, serta satu lokasi rusaknya talud dan pagar di Karang Pule.
Lale menegaskan, data ini masih bersifat sementara dan akan digunakan sebagai dasar validasi dan seleksi prioritas intervensi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Intervensi akan dilakukan secara bertahap melibatkan berbagai pihak, seperti REI (Real Estate Indonesia) dan BPBD Provinsi NTB.
“Proses ini mencakup validasi berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan warga,” ujarnya. (cw-buk)
Comment