Pemerintahan
Home » Berita » Pemprov NTB dan DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk APBD 2026

Pemprov NTB dan DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk APBD 2026

Pemprov NTB dan DPRD NTB resmi menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS untuk APBD 2026. (dok: ril)

Mataram – Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dalam rapat paripurna, Kamis (20/11/2025).

Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri mengatakan bahwa bahwa seluruh rumusan pendapatan, belanja, hingga pembiayaan dirancang berdasarkan arah pembangunan daerah tahun 2026.

“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026,” ujarnya.

Dinda sapaan akrab Wagub NTB menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan proyeksi pendapatan daerah pada APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,64 triliun, meningkat 2,37 persen dari rancangan sebelumnya.

Sementara belanja daerah mencapai Rp 5,75 triliun atau naik 3,52 persen dibandingkan rancangan awal. Pada sisi pembiayaan, APBD NTB 2026 mencatat defisit sekitar Rp 111 miliar yang ditutup melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) serta penyesuaian pembayaran cicilan pokok utang.

Tim Ahli Gubernur NTB Bantu Percepat Program Strategis di Seluruh OPD

Menurut Dinda, tema pembangunan tahun depan menegaskan kembali fokus pemerintah pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan industri agromaritim, serta penguatan sektor pariwisata berkelas dunia.

“Tema ini mencerminkan tujuan pembangunan di Nusa Tenggara Barat, yang diarahkan untuk kembali berkonsentrasi pada upaya pengentasan dan penurunan angka kemiskinan di NTB, menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional, mendorong industrialisasi, dan menjadikan pariwisata NTB sebagai destinasi petualang berstandar internasional,” ucapnya.

Tak hanya itu, KUA-PPAS ini merupakan rancangan pertama yang disusun penuh oleh kepemimpinan Iqbal-Dinda, sehingga ia berharap distribusi anggaran tersebut betul-betul mengarah pada program-program prioritas yang telah disusun.

“Besar harapan kami bahwa segala kebijakan dan rambu-rambu dalam distribusi pendapatan, kedalam belanja yang telah tertuang dalam kua ppas ini, benar-benae dimaksudkan dan ditujukan untuk program-program yang mendukung visi-misi Iqbal-Dinda,” pungkasnya. (ril)

Tak Miliki Sertifikat Budidaya, KKP Segel Tambak Udang Milik Warga Asing di Lombok Timur

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan