Mataram — Pemerintah Provinsi NTB menerima audiensi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB di ruang kerja Gubernur, Rabu (8/10/2025). Hal itu dilakukan dalam upaya menjaga dan melindungi anak-anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi.
Pertemuan tersebut disambut hangat oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi komitmen LPA yang selama ini menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak anak di daerah. Gubernur Iqbal juga menegaskan kesiapan pemerintah untuk membuka ruang kolaborasi lebih luas bersama LPA dan seluruh pihak yang peduli terhadap isu perlindungan anak.
“Terima kasih kepada Ketua LPA, Pak Sukran, serta jajaran yang sudah sangat peduli terhadap perlindungan anak. Kami sangat mengapresiasi kerja keras bapak-ibu sekalian. Melalui pertemuan ini, semoga kita bisa berdiskusi, berkolaborasi, dan memperkuat kerja sama dalam meningkatkan perlindungan anak di NTB,” ujar Gubernur Iqbal dikutip WartaSatu, Jumat (10/10/2025).
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Menurutnya, setiap unsur masyarakat dari dinas, lembaga sosial, hingga aparat hukum harus bahu-membahu dalam pencegahan dan penanganan kasus.
“Kita berharap permasalahan ini bisa diatasi sejak awal. Pemerintah, masyarakat, NGO, dan aparat hukum harus bergerak bersama. Jangan sampai upaya kita berhenti di tengah jalan,” tegasnya.
Gubernur Iqbal juga mendorong peningkatan sosialisasi di berbagai lembaga pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren, guna memperkuat kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak.
“Kita perlu memperbanyak sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor. Kekerasan bisa terjadi di mana saja, jadi pencegahan sejak dini sangat penting,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua LPA NTB, Sukran, melaporkan perkembangan sejumlah kasus kekerasan terhadap anak di NTB. Ia menyebut ada beberapa kasus yang telah diselesaikan, namun sebagian lainnya masih dalam proses penanganan. Karena itu, ia berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah provinsi agar NTB dapat kembali meraih predikat Provinsi Layak Anak seperti tahun 2023.
“Kami sampaikan bahwa ada kasus yang sudah selesai, tapi masih ada beberapa yang belum. Kami berharap kerja sama dengan Pemprov NTB terus diperkuat agar kita bisa kembali mewujudkan NTB sebagai Provinsi Layak Anak,” kata Sukran.
Turut hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih, Kabid Rehsos Armansyah, Kabid Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Sri Wahyuni, serta jajaran pengurus LPA NTB periode 2025–2030. (cw-zal)
Comment