Mataram – Kerja sama antara Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang resmi dimulai lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di NTT beberapa hari lalu kini memasuki tahap implementasi.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan, kolaborasi tiga provinsi yang dulunya disebut sunda kecil itu tidak boleh berhenti di atas kertas, melainkan harus segera diturunkan dalam langkah-langkah konkret yang berdampak langsung bagi ekonomi kawasan.
Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, Yusron Hadi, menilai penandatanganan PKS tersebut sebagai langkah paling serius yang pernah dilakukan dalam membangun kerja sama regional Bali Nusra.
“Penandatanganan PKS kemarin adalah bukti nyata komitmen dan keseriusan para pimpinan daerah untuk saling bahu-membahu menjadikan kawasan Bali Nusra makin maju, sekaligus mendongkrak pamor dan posisi tawarnya di level nasional,” ujar Yusron pada Senin, (2/2/2026).
Namun demikian, Yusron menegaskan bahwa tujuan besar kerja sama ini tidak akan tercapai tanpa penguatan implementasi di tingkat teknis. Ia menyebut, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari tiga provinsi sejatinya telah menunjukkan iktikad kuat melalui berbagai catatan dan gagasan strategis yang kini perlu segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, kunci keberhasilan kerja sama Bali, NTB, dan NTT justru terletak pada keterlibatan multi pihak, khususnya kalangan pelaku usaha dan pelaku ekonomi regional.
“Kerja sama ini tidak boleh berhenti di lingkup pemerintah. Dampak nyata akan terasa ketika dunia usaha ikut bergerak. Pemerintah berperan membuka jalan, menciptakan situasi dan kondisi yang memayungi kerja sama regional ini dalam kerangka yang sudah disepakati,” jelasnya.
Untuk memastikan kerja sama Bali-Nusra benar-benar berjalan efektif, Yusron mendorong penguatan implementasi melalui sejumlah langkah strategis. Di antaranya, setiap OPD diminta segera menyusun action plan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak, melakukan sosialisasi terhadap item-item yang dikerjasamakan, serta mengevaluasi regulasi yang berpotensi menghambat kolaborasi lintas provinsi.
Ia juga menekankan pentingnya pembentukan regulasi bersama yang bersifat insentif, penyelenggaraan forum dan temu bisnis guna menggandeng pelaku usaha, pembentukan tim kesekretariatan kerja sama kawasan Bali-Nusra di masing-masing provinsi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala atas seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani.
“Kalau ini dijalankan konsisten, kerja sama Bali, NTB, NTT tidak hanya simbolik, tapi benar-benar menjadi mesin baru pertumbuhan kawasan timur Indonesia,” pungkasnya. (ril)
Komentar