Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bakal mengakselerasi program Desa Berdaya dengan melibatkan perguruan tinggi atau kampus, agar program ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pembangunan daerah.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Firmansyah, menyebut Pemprov saat ini tengah fokus sebagai orkestrator guna manarik seluruh stakeholder dapat terlibat dalam eksekusi program tersebut.
”Kampus ada di setiap kabupaten/kota, adik-adik mahasiswa itu juga butuh ruang untuk mengimplementasikan ilmu. Program Desa Berdaya bisa menjadi wadah untuk implementasi ilmu mereka di tingkat lapangan dan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi desa,” ujarnya pada Rabu (24/9/2025).
Sebagai langkah awal, Pemprov NTB pekan lalu telah menggelar rapat koordinasi bersama Diskominfotik, Bappeda, dan DPMPD se-NTB. Pertemuan itu membahas penguatan peran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam membantu desa, khususnya melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang menjadi salah satu instrumen penting pengelolaan data.
”Nanti akan ada peningkatan kapasitas, kerjasama dengan pihak ketiga, mulai dari pengoperasian, maintenance, hingga bagaimana menghimpun dan mengolah data desa secara lebih profesional,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota dan akan melanjutkan dengan roadshow ke kampus-kampus untuk memperluas jaringan kerja sama.
Saat ini, Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Hamzanwadi telah lebih dulu memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov dalam mendukung program tersebut, dan ke depan diharapkan lebih banyak perguruan tinggi yang bisa ikut terlibat.
”Unram, Hamzanwadi, itu yang sudah ada MoU dan masih berlaku sampai dengan hari ini. Dan kita akan dorong sebanyak mungkin, peran kabupaten/kota terutama Bappeda atau OPD yang menangani kerja sama,” tandasnya.
Firmansyah menekankan, keterlibatan kampus diharapkan bukan sekadar proyek sementara, melainkan menjadi bagian dari kebijakan internal perguruan tinggi untuk menekankan kemandirian dalam belajar dan mencatak lulusan yang berkompeten bagi daerah.
”Kami sih mendorong untuk menjadi kebijakan di kampus. Fungsinya pemerintah bukan hanya penyedia anggaran, tetapi sebagai orkestrator yang menyinergikan semua pihak dan memastikan keberlanjutan program,” pungkasnya.(cw-ril)
Comment