Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mengaktifkan kembali salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Gerbang NTB Emas (GNE) melalui pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Langkah ini menjadi titik balik setelah perusahaan daerah tersebut sempat dalam kondisi terseok-seok lantaran terlilit hutang dan tidak pernah menyumbangkan deviden bagi daerah, sehingga tidak mampu menggelar RUPS selama beberapa tahun terakhir.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan keputusan menghidupkan kembali PT GNE didasarkan pada potensi bisnis yang dinilai masih menjanjikan apabila dikelola secara fokus dan profesional.
“Ada potensi yang menjanjikan untuk GNE ke depan, oleh karena itu kita hidupkan kembali,” ujarnya usai RUPSLB di Kantor PT GNE, Rabu (7/1/2026).
Iqbal menjelaskan, sejak tahun 2023 PT GNE tidak dapat melaksanakan RUPS, salah satunya karena adanya pemblokiran administrasi perusahaan pada Administrasi Hukum Umum (AHU). Meski demikian, Pemprov NTB terus mengupayakan perbaikan agar BUMD tersebut bisa kembali beroperasi dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
“Paling tidak sekarang, Langkah awal yang baik di tahun 2026 ini, kita bisa melakukan RUPS,” terangnya.
Dalam RUPSLB tersebut, Iqbal juga mengesahkan dan menerima laporan keuangan PT GNE, sekaligus menyepakati arah dan strategi bisnis BUMD itu ke depan.
“Dan di RUPS ini kita mengesahkan laporan keuangan sebelumnya dan sekaligus menyiapkan langkah-langkah ke depan, itu yang kita sepakati tadi,” kata Iqbal.
Iqbal menegaskan, ke depan PT GNE diarahkan untuk fokus pada satu core bisnis, yakni material konstruksi, agar pengelolaan usaha tidak terpecah ke sektor-sektor yang tidak dikuasai.
“Jadi tidak mungkin suatu bisnis berkembang jika terlalu banyak lini bisnisnya, jadi harus kita fokus ke satu lini bisnis,” terangnya.
Selain penajaman fokus usaha, Mantan Dubes RI untuk Turki itu juga sedang menyiapkan perombakan jajaran direksi. Menurutnya, sementara ini pembahasan difokuskan pada penetapan arah bisnis dan evaluasi kesalahan manajerial di masa lalu agar tidak terulang.
“Kalau Direksi belum, Jadi core bisnis nya sudah kita bahas kedepan dan tidak lagi menggunakan yang lama,” katanya.
Untuk mendukung kebangkitan PT GNE, Pemprov NTB sebelumnya telah menggelontorkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 8 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 5,7 miliar dialokasikan khusus untuk melunasi tunggakan pajak dan kewajiban lainnya, sehingga PT GNE dapat kembali beroperasi secara normal dan melaksanakan RUPS.
“Sudah kita kemarin Rp 8 M, dan 5,7 M, digunakan untuk menghidupkan GNE dan keperluan lainnya,” tandasnya.
Dalam RUPS tersebut, juga telah ditentukan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama sebagai langkah awal, sebelum ditetapkannya seluruh jajaran direksi. Jabatan Plt Dirut PT GNE diberikan kepada Anas Amrullah.
Dalam paparannya, Anas Amrullah menjelaskan bahwa arahan gubernur sangat jelas, yakni mengembalikan PT GNE pada bisnis inti material konstruksi yang selama ini menjadi fondasi perusahaan.
“Fokusnya adalah Pak Gubernur minta GNE fokus ke material konstruksi. Dengan hitung-hitungan jadi dia supporting terhadap projek APBD, infrastruktur, kita diharapkan kemudian berkontribusi di situ,” ujarnya usai RUPSLB.
Menurut Anas, sejak awal PT GNE memang dibentuk untuk bergerak di sektor tersebut. Namun dalam perjalanannya, perusahaan itu justru merambah ke lini bisnis lain yang tidak dikuasai secara optimal.
“Sudah pasti, sebenarnya core bisnisnya sejak lama adalah itu, tapi kemudian dikembangkan ke bisnis lain yang kita nggak kuasai, nah sekarang pak gubernur minta side back lagi, balik ke situ,” jelasnya.
Ke depan, pengembangan usaha tetap dimungkinkan, namun masih dalam satu ekosistem material konstruksi, mulai dari hulu hingga hilir.
“Yang diharapkan Pak Gubernur itu berkembang juga sampai ke hulu, hulu itu misalnya jadi galian c, kemudian ke stone kraser, baru sampai ke bisnis yang berbahan berbasis beton,” pungkasnya. (ril)
Komentar