Mataram – Pemprov NTB nampaknya mulai cemas dengan berakhirnya izin ekspor konsentrat milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat, pada April 2026. Pemprov pun mendorong keberlanjutan izin tersebut.
Keberlangsungan ekspor ini dinilai krusial karena menjadi salah satu penyangga utama pertumbuhan ekonomi di Bumi Gora.
Asisten II Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, mengatakan Pemprov NTB tengah mengupayakan langkah strategis agar izin ekspor tetap berlanjut, setidaknya untuk jangka pendek.
“Yang pasti opsi bagi pemprov mana yang paling menguntungkan. Untuk jangka pendek ini, maka kita dorong terus Amman untuk memastikan bahwa izin ekspor itu tetap berlanjut,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Rabu (1/4/2026).
Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan manajemen AMNT guna membahas langkah konkret yang diperlukan, termasuk seperti apa dukungan yang bisa diberikan oleh Pemprov.
“Minggu depan saya dengan Kadis ESDM bertemu dengan manajemen Amman yang ada di Mataram, langkah-langkah apa yang dibutuhkan dari pemprov untuk memastikan ada keberlanjutan dari ekspor ini,” katanya.
Menurut Faozal, keberlanjutan ekspor konsentrat sangat penting bagi NTB, lantaran berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi hingga pendapatan daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tambang.
“Kalau itu sampai tidak kemudian berlanjut ekspor itu, akan berdampak pada banyak hal. Satu soal pertumbuhan ekonomi, akan minus lagi, soal royalti, DBH dan lain-lain. Dan itu PAD kita akan tergerus,” tegasnya.
Diketahui, PT AMNT diberikan izin ekspor konsentrat selama enam bulan, terhitung sejak Oktober 2025 hingga April 2026. Aktivitas ekspor itu pun turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Terutama pada triwulan IV 2025, ekonomi NTB melesat 12,49 persen secara year on year, setelah sempat kontraksi pada awal tahun.
Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, menjelaskan bahwa keberlanjutan ekspor juga berkaitan erat dengan progres pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter milik AMNT.
Ia menyebutkan, hingga saat ini progres pembangunan smelter itu masih berada di angka 60 persen, sehingga belum dimungkinkan untuk beroperasi total dalam mengolah hasil tambang menjadi logam murni.
“Terakhir progresnya sudah 60 persen. Saya akan cek lagi, mudah-mudahan sudah sampai 80 persen,” ujarnya.
Dengan kondisi itu, uji coba pengolahan bijih mineral menjadi produk akhir belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam evaluasi izin ekspor.
Tak hanya itu, Samsudin juga menegaskan bahwa keputusan perpanjangan izin ekspor sepenuhnya berada di tangan Kementerian ESDM, setelah melalui proses evaluasi bersama pemerintah pusat dan daerah.
“Nanti kami akan melakukan pembahasan, rapat koordinasi dengan PT AMNT sama kementerian, bagaimana evaluasi itu yang menentukan apakah diperpanjang atau tidak,” jelasnya.
Kendati demikian, Samsudin tetap optimistis terhadap prospek ekonomi NTB ke depan, terlepas dari keputusan terkait izin ekspor. Namun ia mengakui, peran ekspor konsentrat AMNT masih cukup besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi Bumi Gora.
“Intinya jangan pesimis, tetap optimistis. Diperpanjang atau tidak, itu juga melihat bagaimana perkembangan dinamika sosial politik di nasional dan daerah itu berpengaruh besar,” tandasnya. (ril)
Komentar