Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai memperketat pengawasan harga bahan pokok menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah ini dilakukan untuk mencegah lonjakan harga komoditas pangan yang kerap terjadi saat periode libur akhir tahun.
Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaluddin, mengatakan seluruh instansi teknis kini bergerak bersama melalui tim atau satgas khusus yang memantau komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan. Satgas ini tidak hanya mengawasi perkembangan harga, tetapi juga arus keluar-masuk barang melalui pelabuhan.
”Jelang Nataru, instansi teknis termasuk pangan, peternakan, perikanan, dan pertanian sekarang lagi bekerja. Ada tim yang selalu memantau komoditas hasil pertanian, perikanan, dan peternakan,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu, (3/11/2025).
Ia menyebut tim sudah turun ke pelabuhan dalam beberapa hari terakhir untuk memeriksa apakah ada ternak atau hasil pertanian yang dikirim keluar NTB atau masuk dari luar daerah. Pemantauan ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar lokal.
Terkait harga bahan pokok, Jamaluddin memastikan situasi masih relatif terkendali. Ia menyebutkan harga beras yang sempat naik pada beberapa waktu lalu kini sudah bisa stabil.
”Kalau harga bahan pokok sekarang alhamdulillah, yang sempat naik harga beras beberapa minggu yang lalu, itu sekarang sudah mulai stabil,” katanya.
Meski begitu, beberapa komoditas seperti tomat dan cabai besar sempat mengalami kenaikan harga. Namun kenaikannya masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
”Tomat dan cabai besar naik sedikit, tapi masih di bawah HET jadi masih wajar. Suplai dan demand tidak seimbang karena panen sudah lewat dan memasuki musim hujan,” jelasnya.
Lebih jauh, Jamaluddin menegaskan harga komoditas pangan harus dijaga tetap stabil agar seluruh elemen seperti petani, pedagang, hingga konsumen dapat merasakan manfaat dari stabilitas harga.
”Karena harga ini kan ndak boleh terlalu tinggi, ndak boleh terlalu rendah, sedang-sedang, harus terjaga, harus stabil supaya petani untung, pedagang juga untung, dan konsumen juga tersenyum,” tukasnya.
Tak hanya itu, pengendalian dan pemantauan harga bahan pokok juga akan dilakukan bersama pemerintah pusat, Pemprov NTB dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi yang digelar Badan Pangan Nasional pada minggu kedua Desember dengan Kota Mataram sebagai tuan rumah. Kegiatan itu akan dihadiri oleh pemerintah provinsi Bali dan NTT serta aparat TNI-Polri.
Soal kemungkinan adanya pedagang atau grosir yang menaikkan harga di atas HET, Pemprov NTB mengatakan akan memberikan tindakan tegas melalui pelibatan aparat kepolisian.
”Jelas itu, karena kita kan berjalan dengan aparat penegak hukum juga, ada Polda kan, tim kan, bukan hanya dinas perdagangan, ada Satpol PP dan segala macam, dan yang paling penting ini dari Bareskrim juga tetap ikut,” pungkasnya. (ril)
Komentar