Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap Juni–Juli 2025 kepada warga di seluruh kabupaten/kota di NTB.
Bantuan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras dan daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi serta dampak bencana banjir.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi meluncurkan program tersebut di Komplek Pergudangan Bulog Dasan Cermen, Mataram, Rabu (23/7/2025).
Sebanyak 10.227.620 kilogram beras disiapkan untuk disalurkan kepada 511.381 penerima manfaat yang tersebar di seluruh NTB. Targetnya, seluruh distribusi selesai paling lambat 31 Juli 2025.
Kepala Divisi Regional Bulog NTB, Sri Muniati mengatakan, bantuan pangan ini diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Ada indikasi kenaikan harga di tingkat konsumen, bantuan ini akan membantu masyarakat agar daya belinya terjaga. Kebutuhan pokok terpenuhi, ekonomi tetap bergerak,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini 46 persen bantuan telah tersalurkan, dan pihaknya akan memaksimalkan waktu tersisa agar bisa 100 persen tersalurkan sesuai target.
Lebih jauh, bantuan pangan ini juga dialokasikan untuk membantu warga yang terdampak banjir bandang di Kota Mataram.
“Ini juga bagian dari bantuan penyaluran bantuan ke warga yang gerdampak akibat banjir bandang yang menimpa kota mataram waktu lalu,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa penurunan jumlah penerima bantuan tidak hanya di NTB, tetapi jumlah penerima secara nasional pun menurun.
“Artinya, jumlah warga yang secara sosial masuk kategori rentan telah berkurang. Ini pertanda baik bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, cadangan beras pemerintah saat ini dalam kondisi aman, bahkan mencapai 4,2 juta ton, angka tertinggi dalam sejarah. Ini memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi sosial.
“Karna ada indikasi harga beras ditingkat konsumen meningkat, jadi inilah intervensi yang dilakukan pemerintah, supaya masyarakat bisa membeli beras dengan harga terjangkau,” jelas Gubernur NTB.
Terkait potensi penyimpangan, Iqbal menegaskan pihaknya akan melibatkan Forkopimda, TNI, Polri, hingga kejaksaan dalam pengawasan agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan tidak dijual di pasar.
“Ini tanggung jawab kita bersama, jangan sampai bantuan ini disalahgunakan. kita akan melakukan pengawasan bahwa ini akan sampai di tangan yang tepat dan tidak akan dijual di pasar.” pungkasnya.(cw-buk)
Comment