Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Jumat (7/11/2025).
Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, menyampaikan bahwa total proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 mencapai Rp 5,49 triliun. Jumlah ini turun sekitar 15,4 persen dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 6,48 triliun.
“Penurunan transfer pusat yang cukup signifikan telah berdampak pada hilangnya kantong-kantong pendanaan untuk belanja urusan pemerintahan kita. Namun tentu saja, penurunan dana transfer ini bukanlah hambatan, tetapi menjadi tantangan yang harus kita atasi bersama,” ujar Dinda sapaan akrabnya ketika menyampaikan pidato pandangan Gubernur NTB pada Jum’at, (7/11/2025).
Ia menjelaskan, dengan semakin sempitnya ruang fiskal daerah, pemerintah daerah harus lebih cerdas dan cermat dalam mengalokasikan anggaran ke program yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan selama satu tahun ke depan
Dalam paparannya, Dinda merinci tiga komponen utama dalam rancangan KUA-PPAS 2026, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5,49 triliun, turun 15,40 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian digenjot mengalami kenaikan sebesar 5,39 persen dari Rp2,80 triliun menjadi Rp2,96 triliun.
Namun, penurunan tajam terjadi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang turun 29,01 persen menjadi Rp2,48 triliun. Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah juga turun drastis 74,72 persen menjadi Rp46 miliar.
Belanja daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp5,55 triliun atau berkurang Rp940,38 miliar dibandingkan APBD 2025. Angka ini setara dengan penurunan sekitar 14,47 persen dari tahun sebelumnya.
Adapun pembiayaan daerah dalam rancangan tersebut menunjukkan defisit sebesar Rp65,9 miliar, dengan pembiayaan netto minus Rp37,7 miliar. Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) diproyeksikan defisit sebesar Rp103,7 miliar.
Mantan Bupati Bima dua periode itu berharap, tahapan pembahasan KUA-PPAS untuk anggaran tahun 2026 berjalan dengan lancar dan bisa mewujudkan program prioritas yang telah dirancang.
“Ada harapan besar dalam proses pembahasan nanti, tidak terdapat halangan yang berarti sehingga kita semua dapat bersepakat untuk mengawal program dan kegiatan yang masuk dalam skala prioritas, dan juga mendukung pencapaian target nasional sebagaimana yang disepakati nantinya,” pungkasnya. (ril)
Komentar