Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjelaskan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 tidak akan molor. Penyerahan dokumen tersebut ke DPRD NTB akan dilakukan dalam waktu dekat sesuai jadwal yang telah disepakati bersama legislatif.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal menegaskan bahwa proses penyusunan KUA-PPAS tidak mengalami keterlambatan berarti. Ia menyebut jadwal penyerahan telah diatur bersama DPRD dan saat ini tengah difinalisasi.
”Iya memang lagi diproses, apa yang mau kita serahkan, lagi diproses. Kita sudah punya kesepakatan jadwal dengan DPRD. Penyerahan KUA-PPAS akan kita segerakan,” ujarnya kepada Wartawan pada Selasa, (04/10/2025).
Kendati batas akhir penyerahan KUA-PPAS APBD 2026 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 30 November mendatang, Faozal menepis anggapan bahwa pembahasannya kali ini berjalan lambat.
Menurutnya, jadwal penyusunan memang menyesuaikan dengan dinamika pembahasan dokumen perencanaan daerah, termasuk rampungnya RPJMD dan APBD Perubahan 2025 yang baru selesai dibahas beberapa waktu lalu.
”Bukan terlalu lambat, memang jadwalnya seperti itu. Biasanya Agustus, tapi kemarin ada kendala soal RPJMD. Kita baru selesai bahas APBD Perubahan, sekarang kita lanjut bahas KUA-PPAS,” jelasnya.
Meski waktu pembahasan terbatas, Faozal memastikan pemerintah daerah tidak akan tergesa-gesa dalam menyusun KUA-PPAS agar kualitas dokumen tersebut tetap terjaga.
”Nggak tergesa-gesa, dijamin berkualitas. Asal semuanya punya niat yang sama, bahwa ini untuk daerah dan masyarakat. Semua kita bahas dalam batas waktu yang ada,” tandasnya.
Terkait kondisi fiskal daerah yang tengah tertekan akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Pemprov NTB akan melakukan efisiensi di berbagai pos belanja, terutama belanja operasional.
”Karena fiskal kita ada pembatasan, ya kita lakukan seefisien mungkin. Misalnya belanja perjalanan dinas, belanja ATK, dan operasional lainnya. Yang penting APBD-nya tetap berkualitas,” katanya.
Sementara dari sisi pendapatan, Faozal mengatakan pemerintah daerah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup penurunan transfer dari pusat.
”Ketika TKD kita berkurang, maka opsinya adalah optimalisasi PAD. Banyak ruang pendapatan daerah yang masih bisa kita tingkatkan,” sebutnya.
Faozal memperkirakan proyeksi APBD murni NTB tahun 2026 berada di kisaran Rp5,3 triliun, mengalami penurunan akibat pemotongan TKD dari pemerintah pusat.
”Mungkin sekitar Rp 5,3 triliun lah. Ya 1,2 potongannya, turun ya semua daerah juga begitu. Kan Jakarta ada pemotongan, pusat kasih kita pembatasan TKD,” tuturnya.
Meski demikian, dengan keterbatasan anggaran, Pemprov NTB tetap mengupayakan program kerja yang telah dirancang akan berjalan optimal dan berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah pusat, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.
”Program pusat itu sudah didrive dengan biayanya. Daerah tinggal menyesuaikan dan memberi dukungan sesuai kemampuan. Misalnya program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, atau Sekolah Garuda, semua kita support sesuai kapasitas fiskal kita,” pungkasnya. (Ril)
Komentar