Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan 3 sekolah rakyat bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tahun 2025. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih, Jumat (4/7/2025).
Dia menyampaikan bahwa tahap 1A atau tahap pertama, sekolah rakyat berlokasi di Sentra Paramita Mataram yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat. Sekolah rakyat pertama ini untuk jenjang SMP, dengan jumlah 100 orang peserta didik.
“Untuk tahap 1A berlokasi di Sentra Paramita, dengan total 100 siswa SMP asal Lombok Barat,” jelasnya.
Sementara untuk tahap 1B, kegiatan pembelajaran akan berlangsung di gedung eks Akper di Kabupaten Lombok Timur dengan jenjang SMA. Terdapat 125 siswa yang terbagi dalam lima rombongan belajar (rombel), terdiri dari 65 siswa laki-laki dan 60 perempuan.
“Lokasi ini masih bersifat sementara. Prosesnya sekarang sedang pengusulan SK terkait penetapan peserta,” ujar Nunung.
Tahap 1C akan digelar secara bersamaan di dua lokasi berbeda, yakni di SKB Lombok Barat dan Balai Latihan Kerja milik Kementerian Tenaga Kerja di Lombok Timur, khusus untuk jenjang SD.
“Rencananya masing-masing 100 siswa, untuk detailnya menunggu penetapan dari kementerian PU, karna ini menyangkut asrama,” terangnya.
Nunung menyebutkan, bahwa semua lokasi di tahap 1A-C masih bersifat sementara. Musababnya nanti akan ditransfer ke sekolah tetap untuk Lombok Barat dan Lombok Timur.
Untuk tahap kedua, Nunung berujar Pemprov NTB telah sejumlah lahan. Di Kabupaten Bima, lahan berada di Desa Pandai, Kecamatan Woha telah mendapat persetujuan. Ada juga di Lombok Timur berada di Kelayu Jorong, dan untuk Kabupaten Lombok Utara sedang diproses di kawasan Gumantar dan Kuripan, Lombok Barat.
“Hanya lahan yang di kabupaten bima yang telah disetujui, selebihnya masih dalam proses,” ungkap mantan Kepala DP3AP2KB NTB itu.
Peluncuran sekolah rakyat, Nunung mengatakan akan dilakukan secara bertahap. Karena beberapa sekolah masih dalam proses pengerjaan sehingga membutuhkan waktu.
“Rencananya launching Sekolah Rakyat dilakukan pada 14 Juli, tapi pelaksanaannya tidak serentak karena pengerjaan fasilitas memakan waktu sekitar 45 hari. Ini jelas belum bisa,” tandas Nunung. (cw-buk).
Comment