Mataram – Kepala Perum Bulog NTB, Sri Muniati mengungkapkan bahwa jumlah penerima Program Penerima Bantuan (PPB) di Provinsi NTB pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan database resmi yang dikelola Kementerian Sosial DTSEN yang dijadikan acuan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), jumlah penerima tahun ini tercatat sebanyak 511.381 keluarga, atau mengalami penurunan sebesar 20,5 persen (131.691 penerima) dari total 643.000 keluarga penerima pada tahun 2024.
“Ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat NTB mulai membaik, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan,” jelas Sri Muniati dalam peluncuran bantuan pangan beras di Gudang Bulog Dasan Cermen, Rabu (23/7/2025).
Penyaluran bantuan pangan tahun ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di NTB, mencakup 117 kecamatan dan 1.165 desa/kelurahan dari total 1.166.
Di Kota Mataram, terdapat satu kelurahan yang tercatat tidak menerima bantuan karena data wilayahnya tercampur dengan Kelurahan lain, yakni Tanjung Karang dan Tanjung Karang Permai.
“Ada 173 penerima yang menyangkut di kelurahan atau desa lain. Kami sudah komunikasi dengan pusat agar data mereka dipisahkan agar bisa berdiri sendiri,” terangnya.
Jika usulan pemisahan data ini diterima, maka seluruh wilayah administratif NTB akan tercakup sebagai penerima bantuan pangan secara merata.
Sri Muniati juga menegaskan pentingnya pengawasan dan sosialisasi bantuan ini agar tidak diperjualbelikan, karena bantuan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, serta menstabilkan harga dan pasokan beras di pasaran.
Ia juga meminta dukungan seluruh OPD dan Forkopimda untuk ikut serta dalam proses pengawasan dan edukasi.
“Bantuan pangan untuk 511 ribu keluarga ini diharapkan mampu menekan pengeluaran rumah tangga, sekaligus mengurangi tekanan permintaan beras di pasar umum yang selama ini menjadi kontributor utama tingginya angka inflasi di banyak daerah,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Iqbal mengatakan, cadangan beras pemerintah saat ini dalam kondisi aman, bahkan mencapai 4,2 juta ton, angka tertinggi dalam sejarah. Ini memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi sosial.
“Karna ada indikasi harga beras ditingkat konsumen meningkat, jadi inilah intervensi yang dilakukan pemerintah, supaya masyarakat bisa membeli beras dengan harga terjangkau,” jelas Gubernur NTB. (cw-buk)
Comment