Mataram – Himpunan Mitra Dapur Generasi Sehat (HMD-GEMAS) resmi melantik dan mengukuhkan pengurus wilayah serta pengurus daerah dari 10 kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat (NTB), di salah satu hotel di Mataram pada Selasa (11/2/2026).
Sejumlah pejabat hadir dalam pelantikan tersebut, di antaranya Kapolda NTB, Danrem NTB, Tenaga Ahli Menko Pangan RI, Sekretaris Jenderal HMD-GEMAS, serta pimpinan pondok pesantren yang mengelola dapur SPPG di berbagai daerah.
Ketua DPW HMD-GEMAS NTB, Pasihin, menegaskan bahwa pengukuhan pengurus bukan sekadar agenda seremonial, melainkan penguatan tanggung jawab dalam mengelola dapur-dapur pelayanan gizi yang tersebar di daerah.
“Amanah ini kami maknai sebagai tugas moral untuk hadir, bekerja, dan memberi manfaat nyata. Dapur-dapur SPPG adalah ujung tombak pelayanan sosial dan harus dikelola secara sungguh-sungguh, profesional, dan bertanggung jawab,” ujarnya pada Rabu, (11/2/2026).
Saat ini, terdapat 659 dapur SPPG yang beroperasi di berbagai kabupaten dan kecamatan di NTB. Dapur-dapur tersebut melayani 1.000.647 penerima manfaat dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi dan ketahanan pangan di tingkat lokal.
Menurut Pasihin, dapur SPPG bukan sekadar tempat memasak dan mendistribusikan makanan, melainkan pusat aktivitas sosial yang melibatkan banyak pihak di tingkat akar rumput.
“Dapur-dapur ini adalah denyut nadi pelayanan. Di sanalah nilai kemanusiaan dan solidaritas benar-benar diwujudkan,” katanya.
Dari sisi ekonomi, operasional ratusan dapur tersebut menciptakan efek domino yang cukup besar. Tercatat 32.950 relawan terlibat langsung dalam operasional dapur. Selain itu, ada 3.295 supplier yang memasok kebutuhan bahan pangan setiap hari.
Keterlibatan pelaku UMKM juga signifikan. Jika setiap UMKM rata-rata mempekerjakan tiga orang, maka sedikitnya 9.285 tenaga kerja terserap di sektor ini. Secara keseluruhan, aktivitas dapur SPPG di NTB diperkirakan menyerap sekitar 42.000 tenaga kerja.
“Ini membuktikan bahwa dapur SPPG tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berdampak ekonomi yang sangat besar,” tegas Pasihin.
Namun, di balik capaian tersebut, muncul kekhawatiran para mitra dapur terkait wacana penurunan grade dapur SPPG. Pasihin mengungkapkan, jika dapur diturunkan ke grade B, nilai sewa hanya sekitar Rp4 juta, sedangkan grade 3 sekitar Rp3 juta.
Padahal lanjut Pasihin, untuk membangun satu dapur, mitra rata-rata menginvestasikan dana Rp1 hingga Rp2 miliar. Bahkan, ada dapur di Kabupaten Dompu yang dibangun dengan investasi mencapai Rp4 miliar karena fasilitasnya dibuat menyerupai hotel.
“Dengan investasi miliaran rupiah, tentu kondisi ini menimbulkan kegelisahan mitra. DPW akan memperjuangkan agar kebijakan yang diambil tetap adil dan berpihak pada keberlanjutan dapur,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP HMD-GEMAS, Yadiman, menekankan pentingnya peran pengurus wilayah sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah. Ia meminta pengurus menjaga integritas dan transparansi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula harapan agar operasional dapur SPPG lebih memprioritaskan penggunaan komoditas lokal NTB guna memperkuat dampak ekonomi daerah.
“Jangan sampai dapurnya di NTB tapi Komoditas produknya dari luar daerah, kecuali tidak ada komoditas panggnya di NTB seperti susu,” tandasnya. (ril)
Komentar