Mataram – Pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan dukungan terhadap langkah Inspektorat NTB yang mengaudit sejumlah proyek pokok pikiran (Pokir) anggota dewan Tahun Anggaran 2025 yang hingga kini belum tuntas alias mandek, meski telah memasuki Januari 2026.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan audit yang dilakukan Inspektorat, bahkan ia mengatakan mendukung penuh proses tersebut.
“Oh iya bagus lah, saya kira kita ikutin saja maunya inspektorat. Kita mendukung,” ujar Isvie saat ditemui di kantornya, pada Senin (26/1/2026).
Terkait nilai proyek yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp30 miliar, Isvie mengaku belum mengetahui secara pasti. Menurutnya, DPRD akan mengikuti apa yang menjadi kesimpulan dan menunggu hasil audit dari Inspektorat.
“Saya kurang tahu, sebaiknya apa yang disampaikan inspektorat. Kalau memang dilakukan audit ya silakan saja,” katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB, Yek Agil. Ia menilai setiap temuan harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Termasuk audit proyek pokir DPRD NTB yang saat ini tengah dilakukan oleh Inspektorat.
“Tentu setiap ada temuan itu kan harus ditindaklanjuti, mengikuti mekanisme yang diatur dalam aturan, termasuk dengan rentang waktu yang dipersyaratkan,” ujarnya.
Ia menegaskan tugas pimpinan DPRD adalah mengawal agar hasil temuan tersebut benar-benar ditindaklanjuti oleh anggota dewan, dan kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, apabila memang benar ditemukan sejumlah persoalan di lapangan.
“Sehingga tugas kita pimpinan adalah mengawal agar apa yang menjadi temuan itu bisa ditindaklanjuti oleh anggota DPRD dan sebagainya,” kata Yek Agil.
Terkait masih adanya proyek yang belum dikerjakan hingga Januari 2026, Yek Agil menegaskan DPRD menunggu laporan resmi hasil audit Inspektorat.
“Kita kan tidak berbicara tentang wacana ya. Dalam bentuk resmi nanti kan ada laporan hasil auditnya itu. Kalau dia sudah keluar resmi dan sudah teraudit maka di sana boleh kita ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada,” jelasnya.
Kendati demikian, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengimbau agar seluruh proyek Pokir yang merupakan aspirasi masyarakat dapat segera diselesaikan, mengingat adanya pertanggungjawaban kepada publik dalam pengerjaan proyek yang bersumber dari APBD tersebut.
“Kita berharap agar seluruh pekerjaan yang menjadi aspirasi masyarakat itu kita laksanakan secepat mungkin, karena di sini ada pertanggungjawaban publik kita,” tegasnya.
Menurutnya, semakin cepat proyek diselesaikan, semakin cepat pula kebutuhan masyarakat terpenuhi dan berdampak pada pembangunan secara keseluruhan. Namun demikian, ia juga mengakui adanya kendala teknis di lapangan, seperti kondisi cuaca yang dinilainya cukup menghambat pengerjaan.
“Kalau nanti ada yang terlambat, mungkin terkait dengan fisik dan sebagainya ya kita bisa maklumi juga karena ada kendala cuaca dan sebagainya,” katanya.
Meski demikian, Yek Agil menegaskan hal itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan. lantaran ia melanjutkan, terdapat mekanisme penilaian apabila proyek tersebut akan diberikan perpanjangan waktu.
“Tapi tentu kita tidak boleh beralibi itu juga, ada mekanismenya yang mengatur tentang persyaratan apa sehingga dia boleh perpanjangan waktu, tentu ada assessment yang melakukan itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman, mengatakan pihaknya tengah mengaudit proyek Pokir DPRD NTB Tahun Anggaran 2025 yang mengalami keterlambatan penyelesaian pengerjaan.
“Banyak di Dinas Pertanian proyeknya. Ada irigasi sekarang lagi berjalan. Sekitar 200 proyek,” ujarnya, Jumat (16/1/2026).
Menurut Budi, sekitar 200 paket proyek tersebut sebagian besar bersumber dari dana Pokir DPRD NTB dalam APBD 2025. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan sejumlah proyek belum tuntas.
“Klarifikasinya beda-beda, ada yang sudah selesai tapi belum dilaporkan. Ada yang belum selesai, makanya diaudit sekarang,” jelasnya.
Salah satunya ia menjelaskan, total nilai proyek di Dinas Pertanian NTB yang tengah diaudit mencapai sekitar Rp30 miliar dan tersebar di Pulau Lombok serta Pulau Sumbawa. Auditor Inspektorat pun telah diterjunkan ke seluruh kabupaten/kota.
“Audit ini ditargetkan selesai dua pekan. Kendalanya hujan. Di Dompu kemarin anggota kesulitan, tapi tetap saya minta jalan,” tegasnya. (ril)
Komentar