Mataram – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB resmi menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX pada Rabu, 24 Desember 2025 di Kantor DPW PPP NTB. Muswil tersebut dipimpin langsung Ketua Umum DPP PPP, Mardiono.
Muswil PPP NTB kali ini memperlihatkan suasana yang berbeda, karena digelar tanpa kehadiran Sekretaris DPW PPP NTB, Mohammad Akri. Kondisi tersebut mengkonfirmasi kembali ketidakharmonisan hubungan antar Ketua DPW PPP NTB, H Muzihir dengan Sekretarisnya, Mohammad Akri yang berlanjut dari sejak Muktamar X PPP beberapa waktu lalu.
Muzihir yang dikonfirmasi terkait hal itu membenarkan bahwa Sekwil PPP NTB tidak hadir dalam Muswil tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran Sekwil bukan persoalan administratif, melainkan sikap penolakan secara personal terhadap pelaksanaan Muswil.
“Kalau sekretaris memang dia tidak mau hadir, bukan masalah hadir dan tidak hadir, tapi dia tidak mau hadir. Terbukti dia tidak menandatangani surat-surat yang menyangkut tentang Muswil,” ujar Muzihir yang ditemui disela-sela Muswil pada Rabu, (24/12/2025).
Kendati demikian ia menegaskan, seluruh administrasi Muswil tetap sah karena ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Wilayah. Muzihir menegaskan bahwa Muswil dilaksanakan atas perintah DPP dan sesuai dengan aturan partai.
“Padahal dia yang seharusnya mengurus administrasi seperti undangan itu. Tapi selalu ada alasan, karena memang dia menganggap ini tidak sah, padahal sudah jelas ini dari DPP dan sesuai aturan,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut Muzihir juga memberi sinyal tegas terkait sosok Sekwil PPP NTB ke depan. Ia menekankan bahwa sekretaris DPW harus memahami fungsi dan loyal pada garis kepemimpinan partai.
“Kalau sosok sekretaris yang utama adalah yang nurut, patuh, tahu tanggung jawabnya sebagai sekretaris, tidak melampaui kewenangan ketua,” tegas Muzihir yang menyindir sikap Akri.
Selain Sekwil, Muswil juga tidak dihadiri dua DPC, yakni DPC Kota Bima dan DPC Sumbawa Barat (KSB). Ketidakhadiran dua DPC tersebut disebut-sebut mengikuti arahan dari Akri. Namun oleh Muzihir ketidakhadiran dua DPC tersebut tersebut tidak memengaruhi legitimasi forum karena telah memenuhi syarat kuorum, yakni dihadiri 8 pengurus DPC.
“Kalau yang tidak hadir itu secara otomatis memang sudah mati. Kota Bima dan KSB sudah dua periode tidak berhasil, hadir pun tetap dibuang apalagi tidak hadir,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Muswil IX PPP NTB, Lalu Purniawan Efendi, menjelaskan bahwa Muswil telah menetapkan lima orang tim formatur yang nantinya akan bertugas menyusun kepengurusan DPW PPP NTB.
Tim tersebut terdiri dari unsur DPP yang diketuai langsung Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono, unsur DPW Muzihir, serta tiga perwakilan DPC PPP yakni Lombok Tengah, Sumbawa, dan Dompu.
“Mandatnya kalau diaturan itu kurang lebih tujuh hari, dalam situasi tertentu mungkin ada kebijakan dari DPP mengingat waktu dan segala macam. Tapi secara aturan itu dimandatkan tujuh hari,” tandasnya. (ril)
Komentar