Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan pendataan penerima manfaat Program Desa Berdaya, salah satu program unggulan Pemprov NTB untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Pada tahap pertama tahun 2026, program ini menyasar 40 desa yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di NTB.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Dukcapil (DPMPDukcapil) NTB, Lalu Hamdi, mengatakan jumlah sasaran tahap awal mencapai 7.250 kepala keluarga (KK). Saat ini, pemerintah tengah melakukan proses verifikasi dan validasi (verivali) agar bantuan tepat sasaran.
“Sekarang ini sedang dilakukan verifali, verifikasi dan validasi atas nama-nama tersebut, sehingga kita akan dapatkan nama by name by address, sehingga program ini nanti tepat sasaran, tidak melenceng, harus diperoleh oleh orang-orang yang memang membutuhkan,” ujarnya pada Minggu, (1/2/2026).
Dalam program ini, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan senilai sekitar Rp7 juta yang diarahkan untuk mendukung mata pencaharian dan usaha produktif.
“Per KK itu sekitar 7 juta. Kita akan fasilitasi untuk memperoleh mata pencaharian, dikasih modal,” jelasnya.
Hamdi menyebutkan, pencairan bantuan akan dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi benar-benar rampung. Pemerintah ingin memastikan terlebih dahulu, bahwa kondisi penerima masih masuk kategori miskin ekstrem dan tidak terjadi perubahan data.
“Setelah verifikasi dan validasi ini, memastikan dulu orang itu masih kondisinya miskin ekstrem, masih dia berada di tempat, tidak dia sudah pindah atau masih hidup, itu sedang kita pastikan,” katanya.
Dalam pelaksanaan verivali, Hamdi juga rutin melakukan kunjungan langsung ke desa-desa yang menjadi sasaran program. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses vervali berjalan sesuai target, sekaligus mengantisipasi kendala akibat bencana alam yang sempat melanda sejumlah wilayah NTB.
“Kita kemarin rutin kunjungan ke desa-desa yang menjadi sasaran di tahap pertama ini dalam rangka memastikan bahwa proses verifali ini berjalan lancar, karena ada kaitannya dengan adanya bencana,” ungkapnya.
Ia mengakui bencana seperti banjir dan akses jalan yang terputus akibat bencana alam sempat mempengaruhi proses pendataan, namun hambatan tersebut dapat diatasi.
“Ya memang ada pengaruhnya tetapi sudah bisa kita atasi, yang kedua memastikan verifali itu berjalan sesuai dengan target,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hamdi menjelaskan bahwa intervensi Program Desa Berdaya nantinya tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi dilakukan secara komprehensif. Seperti memastikan keluarga tersebut mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.
“Kita akan lakukan intervensi dari dua sisi, satu memastikan bahwa keluarga miskin ekstrem ini memperoleh layanan perlindungan sosial,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga menyiapkan program pemberdayaan berkelanjutan agar keluarga penerima manfaat benar-benar mandiri kedepannya.
“Satu sisi kita harus melakukan pemberdayaan, dalam artian penguatan kapasitas sumber daya manusia sampai dengan mendapatkan mata pencaharian atau usaha produktif dan dilakukan pendampingan selama dua tahun,” pungkasnya. (ril)
Komentar