Mataram – Penggunaan mobil dinas listrik di lingkup Pemprov NTB akan memasuki tahap realisasi. Setelah seluruh proses tender dinyatakan rampung, pengiriman kendaraan listrik untuk kepala organisasi perangkat daerah (OPD) segera dilakukan secara bertahap.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Adpim Setda NTB, Yus Harudian Putra, mengatakan bahwa sebanyak 72 unit mobil listrik telah disiapkan untuk menunjang operasional setiap organisasi perangkat daerah.
“Ada 72 unit mobil listrik disiapkan untuk menunjang operasional seluruh OPD di lingkup Pemprov. Untuk tahap awal, sebagian unit akan datang pada Februari ini, Insya Allah sebelum puasa,” katanya, pada Sabtu (14/2/2026).
Yus menjelaskan, untuk tahap awal pengiriman akan dilakukan pada Februari ini. Sementara sisanya akan di kirim pada Maret mendatang, menyesuaikan dengan mekanisme pengadaan dari pihak penyedia.
“Pembagiannya untuk semua OPD. Ada yang digunakan oleh kepala OPD dan ada juga kendaraan operasional, terutama bagi OPD yang sering turun ke lapangan,” jelasnya.
Ia memastikan, selama proses tender melalui e-Katalog, Pemprov NTB melakukan seleksi ketat dengan membandingkan berbagai aspek dari sejumlah penyedia mobil listrik.
Mulai dari kualifikasi perusahaan, spesifikasi teknis kendaraan, detail produk, hingga layananan penjualan.
Dari proses itu, pemprov akhirnya menetapkan satu penyedia yang dinilai paling memenuhi kriteria, termasuk memiliki cabang di Kota Mataram, NTB.
“Kantor pusatnya itu ada di Jakarta, tetapi mereka punya cabang di Mataram,” ungkapnya.
Sejak awal, pengadaan mobil listrik ini menggunakan skema sewa. Dengan skema tersebut, Pemprov NTB tidak dibebani kewajiban pajak kendaraan maupun biaya perawatan dan pemeliharaan.
“Kita menggunakan sistem sewa, jadi pemerintah tidak perlu lagi memikirkan pajak, biaya perawatan, dan pemeliharaan. Semua itu sudah menjadi tanggung jawab penyedia,” bebernya.
Untuk pengadaan sewa 72 unit mobil listrik ini, anggaran yang disiapkan sekitar Rp14 miliar. Penggunaan kendaraan listrik ini menjadi langkah awal Pemprov NTB dalam peralihan kendaraan dinas berbahan bakar fosil ke kendaraan ramah lingkungan.
“Ini bagian dari komitmen kita untuk memulai transisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Arahnya sudah jelas dan sejalan dengan kebijakan nasional,” tandasnya. (ril)
Komentar