Mataram – Pengerjaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tahun anggaran 2024 menyisakan beban begitu berat bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Parahnya, sejumlah pembangunan pada sekolah sasaran bantuan dikabarkan mangkrak.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah NTB, Lalu Mohammad Faozal menegaskan, proyek yang sudah menjadi paket pengerjaan itu harus diselesaikan oleh pihak terkait. Ia menolak alasan mangkraknya pembangunan dijadikan pembenaran untuk menghentikan pengerjaan.
“Karena itu paket dan harus selesai ya kita minta diselesaikan. Pokoknya dia harus selesaikan, dia harus pertanggung jawabkan,” tegas Faozal, pada Rabu (20/8/2025).
Faozal menegaskan, tidak ada solusi yang bisa disediakan oleh Pemprov NTB. Ia menegaskan proyek tersebut harus diselesaikan.
“Ndk ada solusinya, orang itu kegiatan, ndak bisa tidak diselesaikan orang itu paket,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah Provinsi NTB tidak bisa memberikan tambahan anggaran untuk membiayai pekerjaan yang belum selesai karena dana tersebut berasal dari pusat.
“Nggak (tidak dikasih anggaran), orang itu dari pusat,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Supriadi menjelaskan, seluruh sekolah SMK yang mendapat paket pengerjaan dari DAK Dikbud 2024 sudah hampir 100 persen. Ia menambahkan kendati ada sekolah yang belum selesai pengerjaan dapat diselesaikan segera mungkin lantaran anggaran masih tersedia.
“Secara umum uangnya masih ada, kalo uangnya masih ada kan tetap akan dikerjakan. Kalo kamu misalnya khususnya di bidang SMK, sudah hampir semuanya, hanya mungkin tiga sekolah yang belum 100 persen selesai,” katanya.
Supriadi menyebutkan, sekolah yang belum menyelesaikan pengerjaan tersebut hanya tinggal pemasangan ACP dan Plafon. Ia menyebutkan capaian pengerjaan telah menyentuh 97 persen.
“Sekolah yang belum itu juga rata-rata sudah hampir 97 persen. Rata-rata yang belum dari tiga sekolah itu hanya terkait dengan ACP dan ada plafonnya sedikit. Itu aja yang jadi kendala,” sebutnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan tiga sekolah yang belum selesai pengerjaan tersebut adalah SMKN 1 Kayangan, SMK Pelita Harapan, dan SMK Monta.
“Laporannya kemarin tiga sekolah yang belum itu seperti SMKN 1 Kayangan, kemudian dua SMK swasta yaitu Pelita Harapan dan SMK Monta, itu tinggal hanya pasang pintu saja yang SMK Monta,” ujarnya.
Supriadi menjelaskan, dana yang tersisa menurut laporan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB berjumlah 3 miliar untuk SMK, sementara SMK menyisakan 6 miliar.
“Kemarin malah laporan dari BPKAD, SMA itu malah ada sekitar 6 miliar yang tersisa, SMK itu hanya sekitar 3 miliar saja, itupun yang 3 miliar ada peralatan yang belum kita bayar paling sekitar 1 satu miliar,” tukasnya.
Ia menambahkan, sekitar 80 paket pengerjaan yang dialokasikan untuk SMK. Rata-rata pengerjaannya pun sudah hampir selesai kata Supriadi.
“Kalo kita banyak yang kemarin, hampir 80 sekian paket, cuman kan rata-rata sudah selesai kalau SMK,” katanya.
Menurut informasi yang diperoleh, bahwa dana DAK fisik bidang pendidikan 2024 yang dikelola Dikbud NTB sebesar Rp 180 miliar, dengan pembagian, SMA senilai Rp 76 miliar, SMK Rp 98 miliar, dan SLB dengan besaran Rp 5 miliar.
Namun realisasinya jauh dari harapan. Pada Desember 2024, realisasi hanya mencapai 34 persen, jauh dari target akhir tahun yaitu di atas 80 persen. Bahkan, sepanjang tahun, realisasi tidak pernah menyentuh 50 persen, hingga awal 2025 hanya terpantau baru 50 persen. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan lebih dari separuh proyek masih tertinggal dan meninggalkan fasilitas yang tak kunjung selesai dan tidak bisa dimanfaatkan siswa.(cw-ril).
Comment