Mataram – Proyek pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp17,8 miliar menuai polemik. Proyek yang dikerjakan pada tahun anggaran 2025 itu kini disorot setelah muncul isu dugaan aliran dana ke Komisi IV DPRD NTB.
Proyek PJU tersebut mencakup pemasangan 447 titik lampu yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) NTB. Isu dugaan aliran dana ke DPRD ramai diperbincangkan di sejumlah grup WhatsApp dan memicu spekulasi publik.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah NTB yang juga mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Moh. Faozal, meminta agar persoalan proyek tersebut dikonfirmasi langsung ke Dinas Perhubungan sebagai pelaksana kegiatan.
“Tanya dong perhubungan,” ujar Faozal singkat pada Sabtu, (31/1/2026).
Saat ditanya mengenai progres pengerjaan proyek PJU, Faozal kembali menegaskan bahwa Dishub adalah pihak yang lebih pas untuk dimintai keterangan.
“Ya makanya dicek ke perhubungan dong. Sekarang tanya dia dong (Dishub), kan yang punya kegiatan di dia. Kalau saya sih harus dipastikan bahwa dia harus selesai,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan NTB, Chairy Chalidyanto, memastikan bahwa seluruh pekerjaan PJU telah rampung dan membantah adanya persoalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Iya, sudah selesai semua,” katanya saat dikonfirmasi terkait progres pengerjaan.
Chairy juga membantah keras isu yang menyebut adanya aliran dana proyek PJU ke anggota DPRD NTB.
“Di beberapa media sudah kami sampaikan. Tidak ada uang mengalir ke anggota DPRD, BKAD mentransfer ke rekening pihak ketiga,” tegasnya.
Sebelumnya, isu tersebut memantik reaksi dari anggota DPRD NTB yang merasa nama lembaganya dicemarkan. Anggota Komisi IV DPRD NTB, Abdul Rahim, mengaku risih dengan tudingan yang beredar.
“Jujur saya sebagai anggota Komisi IV merasa risih dengan informasi yang beredar ini,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut sangat mengganggu dan berpotensi menjadi fitnah jika tidak segera diluruskan. Menurutnya, secara pribadi ia tidak mengetahui secara detail terkait proyek PJU tersebut.
“Semua ini harus diklarifikasi supaya tidak menjadi fitnah dan isu liar di luar. Ini sangat mengganggu. Padahal saya pribadi tidak tahu apa-apa,” ujar Bram, sapaan akrab Abdul Rahim. (ril)
Komentar