Mataram – Pemerintah Provinsi NTB memastikan program Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin katagori desil 1 dan 2. Meski begitu, peluang keikutsertaan terbuka bagi siswa yang berada di luar kategori tersebut.
“Asalkan dinilai layak berdasarkan hasil pendampingan langsung dari Badan Pusat Statistik bisa saja masuk kategori,” kata Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih, Sabtu (5/7/2025).
Dia memastikan bahwa standar rekrutmen siswa sekolah rakyat mengacu pada data kemiskinan desil 1 dan 2. Tetapi Nunung mengaku pendamping tetap mempertimbangkan temuan di lapangan.
“Siswa yang berada di tingkat kemiskinan (desil 1 dan 2), tapi tidak menutup kemungkinan di luar dari desil ini juga bisa masuk,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendampingan rekrutmen dilakukan oleh Dinas Sosial dan BPS. Sehingga proses verifikasi kondisi sosial ekonomi calon siswa dilakukan secara menyeluruh dan berbasis temuan lapangan.
“Karna proses perekrutan itu didampingi pendamping PKH, BPS, dan Dinas Sosial yang lebih tau bagaimana kondisi dilapangan, apakah dia layak dan sebagainya,” kata Nunung.
Nunung menegaskan bahwa setiap kabupaten/kota di NTB diarahkan memiliki sekolah rakyat, termasuk kota, meskipun tantangan ketersediaan lahan cukup besar.
“Untuk di kota, mencari lahan 5 hektar itu sulit, jadi belum ada usulan. Namun akan ada pertimbangan khusus untuk wilayah kota,” terangnya.
Meski pengadaan lahan menjadi tanggung jawab daerah, pembiayaan operasional sekolah rakyat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
“Daerah hanya menyediakan lahan saja,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, sekolah rakyat akan menggunakan kurikulum khusus yang mengedepankan pembangunan karakter (character building), berbasis teknologi. Seluruh siswa akan tinggal di asrama.
“Jadi model pembelajarannya paperless semua. Semua anak juga akan diberikan laptop. Ini peralatan lengkap akan diberikan,” katanya.
Sementara untuk tenaga pengajar, Nunung melanjutkan bahwa akan ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Sebagian guru merupakan ASN dan PPPK akan didistribusikan langsung dari Kementerian.(cw-buk).
Comment