Mataram – Prevalensi stunting di NTB masih berada pada angka 29,8 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Angka ini menempatkan NTB dalam kategori kuning secara umum, dengan dua daerah yakni Lombok Utara dan Lombok Timur masih berada di zona merah karena prevalensi di atas 30 persen.
Sementara Kabupaten Sumbawa Barat dan Dompu telah berada di zona hijau dengan angka di bawah 20 persen.
Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri mengatakan pemprov bersama kabupaten/kota dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tengah memperkuat langkah kolaboratif untuk menekan angka tersebut, terutama menyongsong penyusunan program stunting tahun anggaran 2026.
“Kami menghadirkan para wakil bupati selaku ketua TPPPS di kabupaten/kota kemudian kita dengan BKKBN perwakilan NTB sekaligus mengevaluasi sejauh mana capaian dari dan DAK nonfisik yang disebar diseluruh kabupaten kota kemudian apa langkah yang akan kita lakukan untuk tahun 2026,” ujarnya usai acara Rembuk Stunting pada Senin, (1/12/2025).
Intervensi diarahkan lebih terstruktur antara program spesifik yang dijalankan sektor kesehatan dan intervensi oleh sektor lainnya. Dinda menilai serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk penanganan stunting masih rendah akibat efisiensi penganggaran, namun langkah-langkah penopang terus digenjot melalui sejumlah program unggulan daerah.
“Di tahun 2026 nanti lewat sinergi dengan sejumlah program unggulan provinsi dan kabupaten kota, ada beberapa upaya yang kita lakukan selain pemberian makanan dan susu tambahan, juga dengan gerakan orang tua stunting,” jelasnya.
Dinda menjelaskan upaya seperti pemberian makanan tambahan, pembagian susu, serta program gerakan orang tua asuh stunting telah berjalan dan memberikan kontribusi, meskipun efektivitasnya dalam menekan prevalensi dinilai masih perlu diperkuat.
“Dari pemaparan pak kepala BKKBN tadi kita untuk gerakan orang tua stunting ini sudah tercapai sampai 180 persen, tapi kita juga membaca itu juga belum terlalu efektif untuk menurunkan angka stunting. Terus juga beberapa hal lain yang juga akan kita kolaborasikan agar mampu menekan angka stunting,” ungkapnya.
Mantan Bupati Bima dua periode itu mendorong kabupaten/kota memaksimalkan berbagai skema intervensi tambahan, termasuk dengan adanya program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting dengan melibatkan kader posyandu di seluruh wilayah.
“Kita harapkan ke Kabupaten Kota termasuk diantaranya dengan adanya program dari MBG untuk pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting,” tukasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri menegaskan pentingnya penyelarasan data antara SSGI dan aplikasi elektronik untuk Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) agar memastikan intervensi lebih akurat dan tepat sasaran.
“Kita melakukan kegiatan ini lebih kepada mensingkronkan dari sisi kolaboratif kita, sekali lagi kalau melihat data, sumber data dari ssgi dan sumber data yang berada dari epgbm tapi dua-duanya sangat penting data ini dari sisi SSGI yang memotret kita dari nasional di EPPGBM bicara untuk intervensinya,” ujarnya.
Hamzi menjelaskan upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua jalur, yakni intervensi spesifik di sektor kesehatan seperti pemantauan tumbuh kembang, pemberian vitamin dan makanan tambahan, serta intervensi sektor lain yang mencakup perbaikan sanitasi, pencegahan pernikahan usia anak, hingga peningkatan edukasi keluarga.
Ia juga menegaskan bahwa NTB saat ini memiliki lebih dari 20 ribu kader posyandu dan sekitar 7.800 lokasi posyandu yang akan dimaksimalkan untuk memastikan intervensi stunting tepat sasaran.
“Makanya sekarang kolaborasinya bareng-bareng ini, keroyokan, salah satu juga yang dibicarakan juga nanti terkait posyandu tadi, bagaimana posyandu dimaksimalkan hampir kita punya kader 20 ribu lebih dengan posyandu lebih dari 7800 lebih itu kita maksimalkan,” pungkasnya. (ril)
Komentar