Mataram – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Baiq Isvie Rupaeda menekankan pentingnya tetap menjaga komunikasi, hubungan, dan kerja sama yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Terutama, saat memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri atau Iqbal-Dinda.
Hal itu ditekankan mengingat, untuk pembangunan daerah agar menjadi lebih baik, diperlukan sinergi yang kuat antara Pemprov dengan DPRD. Terutama untuk mewujudkan visi-misi NTB Makmur Mendunia.
“Tentu harapan kita semua bahwa sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif, InsyaAllah lah,” ujar Isvie usai rapat paripurna penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025 oleh Gubernur NTB, Senin, (30/3/2026).
Kendati demikian, Isvie mengatakan secara umum hubungan antara DPRD dan pemerintah provinsi saat ini telah berjalan dengan baik, namun tetap perlu ditingkatkan agar sinergi dalam pembangunan daerah semakin optimal.
“Ya baik aja lah, bagus, tapi harus lebih ditingkatkan,” katanya.
Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Iqbal-Dinda sejak dilantik pada Februari 2025 lalu, Isvie menilai sejumlah capaian yang diraih pemerintah provinsi patut diapresiasi.
Ia menyebut beberapa indikator menunjukkan tren positif, termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin sehat.
“Tadi kan sudah disampaikan ada beberapa hal yang sudah dilakukan, itu penurunan angka kemiskinan, lalu kedua tidak ada hutang, peningkatan ekonomi yang baik. Saya kira pencapaiannya lumayan lah ya, ke depan lebih bagus lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam pemaparan LKPJ 2025, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa NTB mencatat sejumlah capaian penting di tengah tantangan ekonomi, terutama akibat kontraksi di sektor tambang.
Pertumbuhan ekonomi NTB tercatat sebesar 3,22 persen dengan sektor tambang, dan mencapai 8,33 persen tanpa tambang.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja sektor pariwisata yang tumbuh di atas 7 persen serta sektor pertanian yang mendekati target, ditandai dengan penguatan nilai tukar petani.
“Pertumbuhan ekonomi tercatat 3,22 persen dengan tambang dan mencapai 8,33 persen tanpa tambang,” ujar Iqbal saat penyampaian LKPJ ke DPRD.
Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 11,38 persen, melampaui target nasional, sementara tingkat pengangguran berada di angka 3,05 persen atau lebih rendah dari rata-rata nasional.
Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB meningkat menjadi 73,97 dengan kategori tinggi. Berbagai indikator lain seperti indeks daya saing daerah, indeks inovasi, serta kualitas lingkungan hidup disebut juga menunjukkan perbaikan.
Kemudian pada aspek fiskal, Pemprov NTB mencatat capaian signifikan dengan melunasi lebih dari Rp 280 miliar utang daerah.
Dengan capaian tersebut, NTB memasuki tahun anggaran 2026 tanpa beban utang, hal itu dinilai mencerminkan pengelolaan keuangan yang semakin sehat.
“Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Provinsi NTB terus berusaha melakukan berbagai perubahan dan pembenahan. Berbagai regulasi dan prosedur terus diperbaharui dari waktu ke waktu untuk menciptakan good and smart governance,” tandasnya. (ril)
Komentar