Mataram – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat peningkatan kelas RSUD Kota Bima menjadi Tipe C. Proses itu dapat dilakukan jika rumah sakit tersebut jika mengembangkan gedung dan melengkapi alat kesehatan.
“Karena itu saya datang langsung ke Kota Bima. Saya ingin memastikan pembangunan gedungnya sesuai spesifikasi, alat kesehatannya tersedia, dan tenaga medisnya siap. Jangan sampai laporan di atas kertas bagus, tapi di lapangan belum optimal,” kata Budi saat meninjau proses pembangunan RSUD Kota Bima pada Jumat, (27/2/2026) siang.
Sebagai informasi, pembangunan RSUD Kota Bima ini menelan anggaran Rp 165 miliar yang bersumber dari dari Dana Alokasi Khusus (DAK), tetapi juga mendapat dukungan Dana Alokasi Umum (DAU), dan rencananya akan diresmikan bulan Agustus 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Menkes melihat progres pembangunan fisik, kesiapan ruang layanan, serta pengadaan peralatan medis.
Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar sebelum beroperasi penuh sebagai rumah sakit rujukan wilayah timur NTB.
Pengembangan RSUD Kota Bima menjadi Tipe C diproyeksikan dengan catatan, meningkatkan kapasitas tempat tidur pasien dari sebelumnya 98 unit menjadi sekitar 230 unit.
Penambahan ini dibarengi dengan renovasi sejumlah fasilitas penunjang, mulai dari gedung instalasi gawat darurat (IGD) dengan sistem zonasi, ruang ICU dan NICU yang lebih memadai, hingga ruangan instalasi bedah sentral.
Tak hanya infrastruktur, penguatan juga menyasar alat kesehatan strategis seperti cathlab untuk intervensi jantung, CT scan, mamografi, C-arm, echocardiography, serta layanan hemodialisis.
Kehadiran fasilitas ini diharapkan memangkas rujukan pasien ke Mataram, terutama untuk penyakit jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya.
“Kalau layanan seperti cathlab dan kemoterapi sudah tersedia di sini, masyarakat Bima, Dompu, dan sekitarnya tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dalam kondisi sakit. Itu yang ingin kita percepat,” katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menilai pengembangan RSUD Kota Bima sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan layanan kesehatan antara Pulau Lombok dan Sumbawa.
Selama ini, layanan spesialis lanjutan masih terkonsentrasi di Mataram sehingga pasien dari Sumbawa harus menempuh perjalanan laut dan darat yang berjarak ratusan kilometer.
“Kami ingin ada keadilan pelayanan kesehatan. Tidak boleh lagi warga Sumbawa merasa tertinggal hanya karena fasilitas rujukan terpusat di satu pulau,” ujar Iqbal.
Ia menambahkan, pengembangan RSUD Kota Bima akan diperkuat dengan peningkatan kelas RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir di Kabupaten Sumbawa menjadi Tipe B.
Sinergi dua rumah sakit ini diharapkan membentuk sistem rujukan regional yang lebih mandiri dan efisien di Pulau Sumbawa.
Dengan angka penyakit seperti kanker, stroke, dan tuberkulosis (TBC) yang masih tinggi di NTB, peningkatan kapasitas layanan rujukan ini dinilai mendesak. Pemerintah menargetkan jumlah tempat tidur pasien yang lebih ideal, waktu tunggu yang lebih singkat, serta penurunan signifikan rujukan ke luar wilayah.
Bagi pemerintah, pengembangan RSUD Kota Bima bukan sekadar proyek renovasi. Hal ini dinilai sebagai upaya mendekatkan layanan kesehatan yang spesialis ke masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi sistem rujukan pasien di wilayah timur NTB.
“Langkah ini mungkin belum menyelesaikan seluruh tantangan, tetapi arah kebijakannya sudah jelas mendekatkan layanan, mempercepat penanganan, dan menghadirkan keadilan kesehatan bagi masyarakat Pulau Sumbawa,” tandasnya. (ril)
Komentar